Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga DKI Bisa Cek Beda RAPBD DKI 2015 versi Ahok dan DPRD DKI

Kompas.com - 05/03/2015, 13:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin warga Jakarta melihat dengan jelas perbandingan antara RAPBD DKI Jakarta 2015 versi Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

Perbandingan dua draf RAPBD itu diunggah oleh tim Ahok di situs resmi Ahok.org, pada 4 Maret 2015. Selain di situs pribadi Ahok, Pemprov DKI Jakarta mengunggah kedua berkas draf RAPBD di jakarta.go.id.

Keterbukaan ini disambut baik oleh warga Jakarta yang memberi komentar di situs Ahok.

"SAYA DUKUNG PAK AHOK. BONGKAR HABIS KORUPSI DI DPRD. PAK AHOK JANGAN GENTAR WALAUPUN TANPA DUKUNGAN PARTAI2, JUTAAN RAKYAT DKI & SELURUH INDONESIA MENDUKUNG PAK AHOK," tulis pemilik akun bernama Janto.

"Hasil Cek Sekilas:
Anggaran code 1-01-037 Sudin Pendidikan II-JAKSEL milik pemprov 249.011.928.914 rupiah
Anggaran code 1-01-037 Sudin Pendidikan II-JAKSEL milik APBD-DPRD 2.159.580.995.440," tulis pemilik akun bernama Sebut Saja Bunga.

"Versi pemprov Rp 249.011.928.914
Versi DPRD Rp 2.159.580.995.440
Versi DPRD membengkak hampir Rp 2 triliun?
ckckckckckckcckkckc….
DUKUNg AHOK 100%
Periksa semua anggaran DPRD dgn no 1-01-037 pak ahok. pasti banyak yg tersisir," tulis pemilik akun bernama Lulung Bingung.

"Ini sih keliatan banget… satu pake excel, tinggal edit… 1 lagi udah bentuk PDF…
yang 1 di buat baru dan edit2 yang 1 udah fix PDF…

Ayo om Ahok, Basmi para koruptor. Saya mendukungmu…. ^^ dan masih banyak orang2 baik yang mendukungmu membasmi korupsi…," tulis pemilik akun bernama Febriano.

Sementara itu pemilik akun bernama Raja Mas Perubahan menulis, "SKPD butuh dukungan DPRD, untuk menggolkan Anggaran, sehingga jika ditanya siapa yang bermain, ya SKPD, dan DPRD, sementara mereka tidak sadar Ahok mulai curiga, ya akhirnya lempar batu sembunyi tangan deh.. Saling cari Kambing Hitam… Saran Hok.. ayoo Staf kan saja seluruh SKPD bermasalah dengan anggaran, karena niatnya saja sudah salah, apalagi perjalanannya.. ."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com