Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dokumen Menumpuk di Meja Ahok...

Kompas.com - 11/03/2015, 11:14 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama harus mempersiapkan energi lebih ketika kembali beraktivitas. Tiga hari tak masuk kerja ke Balai Kota karena sakit demam berdarah, sejumlah disposisi dan tanda tangan dokumen-dokumen sudah menunggunya.

Tidak masuk dua hari saja, dokumen-dokumen yang harus dibaca dan ditandatangani Basuki sudah mencapai sekitar 500 lebih dokumen.

Pantauan Kompas.com, seabrek-abrek dokumen itu disimpan di ruang Tata Usaha (TU) Gubernur. Terdapat empat tumpukan dokumen tebal yang harus dibaca, ditandatangani, serta didisposisi Basuki. Dokumen-dokumen itu berasal dari perseorangan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga, hingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Tumpukan pertama merupakan dokumen yang khusus berisi tentang permohonan bantuan. Tumpukan kedua berupa dokumen-dokumen berisi keluh kesah masyarakat, tumpukan ketiga berupa pengaduan masyarakat, dan tumpukan keempat merupakan dokumen tembusan kedinasan.

Salah seorang staf Sekretariat Gubernur, Maruhal, setiap harinya Basuki harus menandatangani sebanyak 200 dokumen.

"Selama Bapak enggak masuk, ada beberapa surat. Misalnya dari Kemendagri tentang penganggaran 2016 sama ada dari Kemenkeu juga. Paling banyak sih pengaduan warga, misalnya sengketa tanah atau yayasan minta bantuan," kata Maruhal, Rabu (11/3/2015).

Berbagai dokumen yang harus dibaca dan ditandatangani Basuki seperti warga yang mengadu Ketua RW ‎yang tidak pernah membayar gaji RT perumahan Green Garden, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk.

Selain itu, ada pula yang memohon bantuan sebuah kegiatan. Seperti contohnya permohonan bantuan dana kegiatan ekspedisi gunung di Nepal yang membutuhkan dana hingga Rp 14 juta. Sebelum dibaca dan ditandatangani Basuki, seabrek dokumen itu harus disimpulkan terlebih dahulu oleh para staf TU Gubernur.

Khusus untuk warga maupun yayasan yang meminta bantuan dana untuk pembiayaan sekolah atau kesehatan, Basuki bakal menginstruksikan stafnya untuk memeriksa aduan ke lapangan. Jika aduan itu terbukti benar, maka Basuki akan langsung membantu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com