Perpecahan tersebut dipicu oleh perbedaan pendapat antara anggota dewan. Sebagian anggota dewan menginginkan Perda APBD terbit. Sebagian lagi menginginkan Pergub dikeluarkan sebagai tanda penggunaan APBD tahun lalu.
Fraksi-fraksi mulai tentukan sikap
Beberapa fraksi pun mulai tegas mengambil sikap dalam hal ini. Seperti Fraksi Partai Golkar yang sepakat untuk mendukung terbitnya Perda APBD DKI 2015. "Kita harus pakai perda karena itu konsekuensi dari paripurna. APBD 2015 harus disahkan," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar Zainuddin, ketika dihubungi.
Fraksi lain seperti Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga sudah mengambil sikap. Mereka juga sepakat untuk mendukung penerbutan Perda APBD 2015.
Untuk Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), ada kesan bahwa Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus juga mendukung terbitnya Perda APBD. Akan tetapi, hal ini diduga baru sikap per orangan saja dan belum menjadi sikap partai.
Selain tiga partai tersebut, belum ada sikap yang diambil dari fraksi lain. Meskipun fraksi lain belum mengambil sikap resmi, keberpihakan fraksi-fraksi lain dapat terlihat secara tersirat. Beberapa anggota fraksi yang belum menentukan sikap itu memang vokal dalam menyuarakan dukungan terhadap pergub. Beberapa diantara mereka ialah Prabowo Soenirman dari Fraksi Partai Gerindra dan juga Abraham "Lulung" Lunggana dari Partai Persatuan Pembangunan.
Koalisi Kebun Sirih pecah?
Kemarin, telah terjadi perseteruan di internal DPRD DKI ketika anggota dewan sedang bersiap memulai rapat badan anggaran sekaligus rapat pimpinan gabungan. Anggota dewan diduga menyindir Bestari Barus yang menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada pembukaan input e-budgeting.
Hal tersebut seakan menjadi puncak perpecahan DPRD DKI. Rapat tersebut dibatalkan diduga karena terjadi perseteruan tersebut. Atas perseteruan yang terjadi, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Hasbialah Ilyas bahkan berpendapat persatuan antara anggota dewan telah pecah.
"Prediksi saya sepertinya akan kembali lagi ke KIH dan KMP, udah pecah Koalisi Kebun Sirih. Tapi ini masih prediksi saya," ujar Hasbialah di gedung DPRD DKI, Kamis.
Hasbialah mengatakan, hal ini dipicu dari perbedaan pendapat antara anggota dewan sendiri soal kisruh APBD. Beberapa anggota dewan disebut lebih menyetujui pengeluaran Perda APBD 2015. Sementara, anggota lain lebih memilih penggunaan pergub yang artinya DKI Jakarta menggunakan anggaran 2014.
Kini, ada perpecahan yang terjadi dalam internal DPRD DKI sendiri. Mereka sedang ribut antar fraksi. Padahal, ada nasib rakyat yang harus ditentukan hari ini. Sahnya APBD DKI 2015 begitu bergantung kepada anggota dewan yang sedang bertengkar. Jika mereka terus tidak sepakat maka DKI Jakarta terpaksa menggunakan APBD DKI 2014 selama setahun ke depan.