Hak Angket untuk Jatuhkan Ahok, Cermin DPRD Tak Peduli Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, menyayangkan sikap DPRD DKI Jakarta yang menggunakan hak angket karena menganggap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melanggar etika. Kristiadi menilai, sikap DPRD sangat keliru dan bertentangan dengan harapan publik.

"Menurut saya sudah berlebihan (pengajuan hak angket). Bobot ketidaksantunan Ahok dengan anggaran siluman yang akan diselundupkan (DPRD) itu tidak sebanding," kata Kristiadi saat dihubungi, Jumat (27/3/2015).

Kristiadi menduga pengajuan angket merupakan cara DPRD untuk memenuhi hasrat berkuasa, yakni dengan membendung daya kritis Ahok dalam menyusun anggaran secara transparan, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Sikap DPRD itu, kata Kristiadi, merupakan bentuk dianutnya politik menang-kalah oleh DPRD. DPRD semestinya bersinergi dengan Ahok dalam mewujudkan program-program yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Iklimnya sekarang diwarnai dengan amukan, hasrat berkuasa. Orientasinya hanya kekuasaan, jadi tidak mementingkan rakyat," ujarnya.

Proses penyelidikan oleh tim angket DPRD DKI terhadap Ahok semakin mendekati babak akhir. Tim angket telah meminta pertimbangan saksi ahli di bidang komunikasi politik, hukum tata negara, dan lainnya. Pemanggilan para saksi ahli akan menutup proses angket yang telah berjalan sejak awal Maret. Nantinya, keterangan dari para pakar akan melengkapi para saksi yang telah dipanggil.

Setelah itu, hasil angket akan diserahkan ke pimpinan DPRD untuk kemudian dibahas dalam rapat paripurna. Sidang paripurna kemungkinan besar akan dilangsungkan pada Rabu (1/4/2015) pekan depan.