JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (23/3/2015) lalu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya tinggal menunggu pengesahan oleh Kemendagri saja untuk pencairan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
"Setelah Mendagri sisir (KUA-PPAS), nanti kami akan undang Kemendagri ke sini untuk bersama-sama SKPD (satuan kerja perangkat daerah) perbaiki (anggaran) bersama dan kami keluarkan ke layar besar," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (30/3/2015).
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah menyatakan, APBD 2015 dengan pagu anggaran 2014 senilai Rp 72,9 triliun akan disepakati Kemendagri pada 9 April 2015. Sebelumnya, Kemendagri dan Pemprov DKI bersama-sama menginput e-budgeting pada 6-8 April. Sehingga pada 10 April 2015, APBD sudah cair dan dapat digunakan.
Saat memasukkan anggaran ke e-budgeting, Pemprov DKI dan Kemendagri akan berkoordinasi untuk mencari serta memilah-milah anggaran mana yang prioritas. Anggaran prioritas ini merupakan anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.
"Saya ingin momentum ini kami gunakan untuk membuat APBD ini betul-betul realistis sesuai dengan potensi yang ada, pendapatan, dana perimbangan, dan mungkin hibah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Semua dihitung benar, sehingga programnya betul-betul prioritas dan ditunggu masyarakat," kata Saefullah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
