Basuki menjelaskan sedianya Kemendagri akan mengesahkan nilai APBD 2015 Rp 63,65 triliun. Setelah Basuki mengirim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang beranggotakan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah, Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati, dan Kepala BPKAD DKI Heru Budi Hartono.
Kemendagri meningkatkan total APBD 2015 menjadi Rp 69,286 triliun. Pasalnya, TAPD menyampaikan protes Basuki kepada Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek.
"Begitu saya protes, ternyata PMP (penyertaan modal pemerintah) boleh ikut katanya (ditambah dalam APBD 2015). Jadi dari pagu anggaran Rp 63 triliun nilai belanjanya ditambah PMP Rp 5 triliun jadi Rp 69 triliun, tapi tetap saja di bawah Rp 72,9 triliun dong. Makanya, kalau dia ngotot (pagu) segitu memang itu haknya dia. Tapi bagi saya mereka Kemendagri sudah menyalahi UU," tegas Basuki.
Basuki lantas mempertanyakan dasar hukum apa yang dipergunakan Kemendagri dalam menetapkan pagu APBD 2015. Di dalam Pasal 314 (8) UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan, "Dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi Perda Provinsi tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud, diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya".
Basuki mengaku tak mempermasalahkan jumlah uang yang disahkan. Hanya saja, Basuki hanya ingin proses pengesahan APBD berjalan sesuai aturan yang berlaku. "Mereka dasar UU nya apa? Kalau begitu lebih kacau lagi. Kami kerja berdasarkan UU, bukan kerja berdasarkan yang diatur-atur. Di UU itu diatur bukan pakai pagu belanja, apalagi pagu belanja plus PMP, ya pakai pagu APBD," kata Basuki memprotes Kemendagri.
Sebelumnya Kemendagri menyetujui total nilai APBD DKI 2015 sebesar Rp 69,28 triliun. Angka tersebut didapatkan dari pagu belanja daerah APBD Perubahan DKI 2014 sebesar Rp 63,65 triliun dan pengeluaran pembiayaan untuk PMP dua BUMD DKI (PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta) sebesar RP 5,63 triliun.
Menurut Reydonnyzar, pagu anggaran tahun 2015 berdasarkan belanja daerah di APBD Perubahan DKI 2014 ditambah dengan anggaran pengeluaran pembiayaan. Pemprov DKI mengajukan anggaran belanja daerah sebesar Rp 67,26 triliun serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5,63 triliun. Totalnya menjadi Rp 72,9 triliun. Pagu pada Rapergub APBD 2015 sama dengan Perda APBD-P 2014.
Meski demikian, Kemendagri tidak dapat menyetujui usulan tersebut. Pasalnya, anggaran belanja daerah yang tercantum di APBD-P DKI 2014 hanya sebesar Rp 63,65 triliun. Sehingga anggaran belanja daerah tahun ini harus disesuaikan dengan anggaran tahun 2014.
Terkait protes Basuki, Donny mengaku santai.
"Jadi intinya, kami hanya berpegang pada norma dan aturan saja, tidak ada tafsir-menafsir. Nanti saya akan beberkan kebenarannya. Saya akan kumpulkan data dulu, biar enak menjelaskannya," kata Donny, Jumat (10/4/2015).
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
