DPRD DKI: Pejabat Harus Sesuai Bidang Keahlian

"Rotasi memang perlu dan sebaiknya penempatan orang sesuai bidangnya serta yang sudah mempunyai pengalaman," ujar Prabowo ketika dihubungi, Minggu (17/5/2015).

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus transparan dalam memilih orang-orang yang ditempatkan dalam jabatan tertentu. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa memantau kinerja pejabat hasil pilihan Pemerintah Provinsi DKI itu.

"Fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) harus dilakukan secara transparan dan hasilnya diumumkan secara terbuka sehingga masyarakat bisa mengkritisi jika penempatannya tidak sesuai hasil test," ujar dia.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik. Ia mengatakan, Pemprov DKI harus terbuka dengan alasan diangkat atau digantinya seorang pejabat dari jabatannya.

"Sebaiknya kriteria orang yang diangkat dan yang diganti jelas dan disampaikan secara terbuka, sehingga orang bisa punya kejaran target waktu dalam melaksanakan tugas," ujar Taufik, Minggu.

Menurut Taufik, dengan melakukan hal tersebut, maka ada indikator yang jelas bagi pejabat yang diganti. Pejabat yang ditunjuk pun dapat terpacu untuk melakukan tugasnya dengan baik. Sebab, dia mengetahui hal-hal apa saja yang bisa membuat ia dicopot atau dipromosikan.

"Kalau tidak jelas ukurannya dan tidak terbuka, nanti terkesan ada faktor suka dan tidak suka. Ini yang dapat menyebabkan kelambatan dalam pelaksanaan pembangunan, karena orang senantiasa dibayangi ketidaktetapan," ujar Taufik.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama akan melantik sebanyak 649 pejabat eselon III dan IV, di halaman Balai Kota, Senin (18/5/2015) mendatang. Dalam pelantikan itu akan ada pegawai yang dimutasi, dipromosikan, dipindah ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain, dan juga ada yang dijadikan staf.