Di Hadapan Penghuni Rusun, Ahok Curhat Marahi Dirut PAM, Pasar Jaya, dan Bank DKI

‎

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meluapkan kekesalannya kepada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI di hadapan para penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pinus Elok, Jakarta Timur, Minggu (24/5/2015). Tiga BUMD yang dimarahinya adalah PD PAM Jaya, PD Pasar Jaya, serta Bank DKI.

"Saya juga sering marah-marah ke Pak Sri (Dirut PD PAM Jaya Sriwidayanto Kaderi) kalau pompa di rusun rusak dan penghuni kesulitan air. Masa, warganya nenteng-nenteng air pakai ember sampai naik ke lantai lima. Emangnya film shaolin yang bisa kayak gitu. Tapi sekarang sudah dibereskan," kata Basuki saat mencanangkan Gerakan "Ketok Pintu Layani dengan Hati".

Tak hanya pada PD PAM Jaya, Basuki juga bercerita soal beberapa oknum PD Pasar Jaya. Menurut dia, oknum PD Pasar Jaya kerap menghambat warga kurang mampu untuk memiliki usaha.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, Pemprov DKI harus mengetahui warga rusun mana saja yang berbakat memasak dan membuat kue. Sehingga nantinya dapat memiliki usaha di rusun tersebut. Mereka hanya perlu membayar retribusi secara autodebet tanpa retribusi oknum "preman".

"Ibu-ibu di sini juga kalau bayar retribusi Rp 20.000 per hari buat jualan di mall, pasti pada mampu semua. Tapi Pasar Jaya ini suka kerja sama dengan pengembang buat aturan 20 tahun bayar sewa di muka. Kan bonyok jadinya. Sudah saya instruksikan ke Bu Ika (Kadis Perumahan Ika Lestari Aji) agar di bawahnya semua rusun dijadikan pasar rakyat dan dibayar harian debet pakai Bank DKI," kata Basuki.

Setelah itu, Basuki juga mengungkapkan kekesalannya pada Bank DKI yang lambat merealisasi kartu penghuni rusun. ‎Pada September 2014 lalu, Basuki pernah marah besar kepada Direktur Utama (Dirut) Bank DKI Eko Budiwiyono. Pasalnya, kartu penghuni hanya mencantumkan nomor unit rusun para penghuni, tidak ada identitas beserta foto penghuni.

Basuki mempermasalahkan hal ini karena rancangan kartu dibuat seadanya dan Pemprov DKI menjadi tidak bisa mengontrol penghuni serta status kepemilikan rusunnya. Menurut Basuki, permasalahan kartu penghuni ini masih belum beres hingga kini. Lebih parahnya lagi, tiap lembaga saling menyalahkan satu sama lain.

‎"Saya sudah teriak lebih dari 6 bulan, Bank DKI sampai sekarang masalahnya belum beres. Bank DKI tuduh Dinas Dukcapil (Kependudukan Catatan Sipil), Dinas Dukcapil tuduh Dinas Perumahan dan Dinas Perumahan tuduh Bank DKI. Jadi memang ada unsur orang kami yang malas dan melakukan pembiaran," kata Basuki.

Dia kemudian mengibaratkan birokrasi Pemprov DKI dengan sebuah peti berisi apel. Apabila ada 1-2 apel yang busuk, harus segera dibuang. Hal ini bertujuan agar apel yang lain tidak ikut busuk.

"Teori yang sama seperti di Pemprov DKI. Kalau ada pejabat kami yang kurang ajar atau buat onar ya harus saya singkirkan. Orang-orang bilang saya kasar dan arogan, tapi kami butuh kerja sama bapak dan ibu untuk mencari orang yang berbuat onar itu," kata Basuki yang disambut tepuk tangan riuh penghuni Rusun Pinus Elok.