Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wagub DKI Akui Izinkan Panitia "PRJ Senayan" Pakai Logo Pemprov DKI

Kompas.com - 27/05/2015, 12:20 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful mengakui telah mengizinkan penyelenggara Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) 2015 atau "PRJ Senayan" untuk menggunakan logo Pemerintah Provinsi DKI.

Djarot beralasan, penyelenggara acara berjanji menyediakan tempat khusus dan gratis untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Memang, kita izinkan. Karena mereka akan menampung kalangan UMKM, dan itu gratis," ujar dia di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/5/2015).

Djarot mengaku tidak tahu menahu perihal adanya biaya Rp 2 juta yang dikenakan penyelenggara kepada para pelaku UMKM. Namun ia yakin biaya tersebut bukanlah untuk penyewaan stan, melainkan untuk biaya seperti jasa penyediaan listrik ataupun kebersihan.

"Jadi harus dicari tahu dulu Rp 2 jutanya itu untuk apa. Bisa jadi untuk listrik dan segala macam. Kalau boothnya sih gratis. Masa semuanya digratisin," ujar mantan Wali Kota Blitar itu.

Pesta Rakyat Jakarta 2015 rencananya dilangsungkan di Parkir Timur Senayan dari 30 Mei-5 Juni. Akan ada 466 stan yang dijanjikan panitia akan disediakan untuk para pelaku UMKM.

KOMPAS.COM/KURNIA SARI AZIZA Logo Pesta Rakyat Jakarta 2015 atau PRJ Senayan
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Irwandi mempertanyakan pihak penyelenggara Pesta Rakyat Jakarta yang mencatut lambang Pemprov DKI di spanduk, poster, banner, stiker promosi acara tersebut.

Menurut dia, untuk menyewa tenda di PRJ Senayan, dikenakan biaya hingga Rp 2 juta. Irwandi mengaku khawatir, nantinya akan ada banyak pihak yang menyangka PRJ Senayan merupakan acara resmi Pemprov DKI sehingga seluruh biaya sewa masuk ke dalam pendapatan asli daerah (PAD).

"Saya baru lihat kok ada lambang DKI ya di posternya. Masalahnya ada pemungutan tenda Rp 2 juta dan ada logo Pemprov DKI, takutnya warga atau penyewa mengira duitnya masuk ke DKI, padahal kami sama sekali tidak terlibat apa pun," kata Irwandi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com