Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarif Sebut Pemprov DKI Tidak Punya Aturan yang Jelas soal Penggusuran

Kompas.com - 27/05/2015, 18:43 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Komisi A Bidang Pemerintahan, Syarif, berpendapat, Pemerintah Provinsi DKI tidak memiliki aturan yang jelas untuk menggusur warga. Dia mengambil contoh pada kejadian yang dialami warga Pinangsia. Mereka baru saja digusur dari tempat tinggalnya di Bantaran Kali Ancol, Pinangsia, Jakarta Barat.

"Sangat prihatin dan menyedihkan. Pemda enggak punya desain tata kota yang bisa mengimbangi kemanusiaan," ujar Syarif ketika dihubungi, Rabu (27/5/2015).

Hal ini dikatakan Syarif setelah dia menyaksikan langsung penggusuran di Jalan Kunir tersebut. Dia merasa iba melihat keluarga korban penggusuran yang belum mendapat tempat relokasi.

Dia mengatakan, penggusuran ini salah satunya adalah untuk melakukan normalisasi kali dan jalan inspeksi. Akan tetapi, Syarif meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak memaksakan diri untuk menggusur jika tempat relokasi belum siap.

Dia mengaku sedih melihat kondisi warga yang saat ini telantar. "Berdasarkan catatan saya, ini ada 28 anak balita dan 23 murid SD loh. Ini besok sekolahnya bagaimana? Pada ke mana perginya? Sekarang warga pada tinggal di teras dan menginap di kantor camat," ujar Syarif.

Sebelumnya, sejumlah warga yang mengaku dari Pinangsia, tepatnya di Bantaran Kali Ancol, mendatangi kawasan rumah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Perumahan Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (26/5/2015).

Mereka gusar karena rumahnya terancam diratakan dengan tanah. Meski sudah berdemo, mereka pun tetap digusur pada hari ini. Penggusuran dilakukan aparat Satpol PP yang mendapat bantuan pengamanan dari TNI dan Polri.

"Personel yang diterjunkan hari ini gabungan dari 200 Satpol PP Provinsi, 300 orang dari Satpol PP Jakarta Barat, dan 100 orang personel TNI dan Polri," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso di Balai Kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com