"Pak Sotar, seingat saya pas saya jadi Bupati Belitung Timur, laporan BPK itu dilaporkan ke kepala daerah saat paripurna. Kali ini kok enggak? Apa saya linglung atau gimana, saya putar lagi video-video paripurna tahun lalu, ada kok. Saya dikasih buku salinannya pas paripurna," kata Basuki di Balai Agung, Balai Kota.
Basuki mengaku menceritakan kejanggalan ini ke Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Jokowi menuturkan, tiap kepala daerah pasti menerima buku salinan LHP BPK tersebut. Begitu pula yang terjadi saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
Nada suara Basuki pun tiba-tiba meninggi. Ia mengaku masih kesal karena tidak diberikan buku salinan LHP BPK yang memberi opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas laporan keuangan 2014 tersebut.
"Pak Sotar ini dipindahkan apa enggak, saya yang menentukan. Kalau enggak suka sama saya, tunggu (Pilkada) 2017, jangan pilih saya lagi. Tolong Pak, jangan main-main, ini kenapa tiba-tiba saya enggak dikasih laporannya? Nasib Bapak itu bukan DPRD lho yang menentukan dan saya bisa pecat Bapak sekarang juga. Jadi, PNS jangan bohongi saya," kata Basuki meluapkan emosinya.
Sementara itu, Sotar terlihat mengangguk menanggapi berbagai pernyataan serta keluhan Basuki tersebut. Lebih lanjut, di hadapan puluhan pejabat SKPD dan UKPD DKI, Basuki mengaku tidak mempermasalahkan opini yang diterima DKI dari BPK.
"Saya enggak masalah dan enggak pernah kejar opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Yang penting buat saya itu duit enggak dicuri, sampah sudah enggak ada lagi, tamannya hijau, dan macet enggak ada lagi," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.