Penggeledahan Kantor Kemendag Terkait "Dwell Time" Tanjung Priok

Operasi yang dilakukan Satgas Khusus Polda Metro Jaya tersebut merupakan bentuk atensi dari Presiden Joko Widodo setelah menemukan masa inap kontainer yang cukup lama. [Baca: Polisi Geledah Kantor Kementerian Perdagangan]

"Jadi ini berawal dari sebulan lalu, waktu Pak Presiden melakukan sidak ke Tanjung Priok. Ternyata beliau melihat ada kontainer banyak bertumpuk, dan ada waktu dwell time, waktu untuk hold kontainer. Dia sangat kecewa. Di Singapura 1 hari, Malaysia 2 hari. Kita sampai rata-rata 5 hari," kata Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian di Mapolda Metro Jaya, Rabu (29/7/2015).

Melihat hal tersebut, Tito kemudian menugaskan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Ajun Komisaris Besar Hengky Haryadi untuk mengecek di lapangan. Pengecekan tersebut untuk melihat apakah ada permasalahan tindak pidana di sana.

"Jadi, ada permasalahan sistem satu atap di sana. Ada sistem satu atap 18 instasi. (Masalah pertama adalah) pre-clearance kegiatan perizinan, orang mau impor harus ada izinnya. Kedua, kegiatan clearance, yakni bea cukai. Ketiga, post-clearance, proses keluar barang. Ada masalah di tiga sistem tersebut," kata Tito.

Selain itu, Tito dan anggotanya juga menemukan adanya oknum-oknum yang memanfaakan sistem ini. Oleh karena itu, masa inap kontainer menjadi cukup lama di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Ada yang meminta uang agar izin lebih cepat. Ada juga pengusaha yang sudah tahu itu bisa dibayar. Sengaja dia barangnya masuk dulu, setelah itu dia baru bayar, dan barang keluar. Harusnya tidak boleh. Ada izin dulu, dan barang keluar," kata Tito.

Tito menambahkan, hal tersebut merupakan unsur pidana, yakni gratifikasi dan penyuapan dalam proses perizinan terkait bongkar muat barang di pelabuhan.

"Kami petakan dan lakukan penyidikan selama satu bulan, kami simpulkan ada tindak pidana, gratifikasi dan penyuapan," kata Tito.