Presiden: Akhiri Polemik Kereta Ringan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat berupaya menyelesaikan polemik proyek kereta cepat ringan (light rail transit/LRT) di Jakarta dan sekitarnya. Presiden Joko Widodo meminta semua persoalan yang mengganjal proyek itu diselesaikan akhir Agustus ini.

Presiden berharap tidak ada lagi pertemuan yang membahas rencana pengerjaan proyek. Pertemuan yang digelar di Kantor Presiden, Selasa (18/8), disebutnya sebagai rapat finalisasi semua persoalan yang ada. "Mudah-mudahan setelah ini persoalannya sudah selesai," kata Jokowi.

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, serta Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama.

Rapat yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu membahas beberapa hal pelik, di antaranya soal pengelolaan, pendanaan, dan rencana bisnis. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui masih ada persoalan yang mengganjal soal LRT. Namun, semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen segera menyelesaikannya.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama pada kesempatan itu mempertanyakan persoalan pendanaan proyek. Proyek LRT di Jakarta dan sekitarnya membutuhkan modal sebesar Rp 7 triliun. Hal itu berarti perlu kecukupan modal agar kelangsungan proyek tidak terganjal persoalan dana.

Sementara pihak-pihak terkait yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan proyek mesti menjelaskan pendanaan tersebut. Basuki menawarkan keterlibatan badan usaha milik daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo terlibat dalam pembangunan proyek. Pemprov DKI siap mengucurkan penyertaan modal pada perusahaan daerah itu.

Modal Adhi Karya

Basuki juga tidak menutup peluang masuknya BUMN, seperti PT Adhi Karya, ikut terlibat. Namun, dia mengharuskan Adhi Karya memaparkan rencana bisnisnya sehingga dapat menjawab kelangsungan proyek.

Basuki mengingatkan, Adhi Karya hanya punya modal Rp 1,5 triliun, dari Rp 7 triliun yang dibutuhkan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung yakin, persoalan dapat diselesaikan seiring dengan rencana Presiden menerbitkan peraturan presiden soal itu. (NDY)

______________________________

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Agustus 2015, di halaman 26 dengan judul "Presiden: Akhiri Polemik Kereta Ringan".