"Walhi menantang Pemprov DKI untuk melakukan audit lingkungan dan tata ruang di wilayah Jakarta secara keseluruhan," kata Direktur Walhi Jakarta, Puput Putra kepada Kompas.com, Selasa (25/8/2015).
Puput menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa lampau tidak tegas dalam menjalankan peraturan. Sebab, lanjutnya, sangat banyak perizinan pembangunan yang diberikan tanpa mengindahkan tata ruang yang telah ditetapkan.
"Banyak ruang terbuka hijau yang kini berubah fungsi menjadi bangunan kokoh, seperti yang terjadi di Pluit dan Pantai Indah Kapuk," ujarnya. (Baca: Walhi Sebut Hutan Bakau di PIK dan Pluit Rusak Akibat Permukiman Mewah)
Puput menilai perizinan pembangunan yang diberikan tanpa mengindahkan tata ruang inilah yang kemudian menjadi penyebab utama terjadinya bencana ekologis pada saat ini. Yang paling mencolok, kata dia, adalah banjir tahunan.
Atas dasar itu, ia menilai saat ini merupakan momen yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Apalagi, Ahok saat ini tengah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi banjir. "Inilah fakta carut marutnya tata ruang Jakarta dan tidak tegasnya pemerintah dalam mejalankan peraturannya, khususnya di bidang lingkungan dan hukum. Pak Ahok harus cerdas dan bijak dalam menyikapi masalah ini," ucap Puput.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.