5 Hal tentang Demo Buruh 1 September

KOMPAS.com — "Demo lagi?" Begitu curahan hati warga kelas menengah di media sosial menyikapi rencana aksi unjuk rasa buruh pada Selasa (1/9/2015).

"Heran sama tuh orang-orang enggak bosen-bosennya sembari mengganggu kepentingan umum bikin jalanan macet total aja," ungkap salah satu pengguna Twitter.

Sebelum Anda ikut marah-marah, ada baiknya menyimak lima hal berikut ini untuk mengetahui lebih jauh dan mengantisipasi akibat-akibat langsungnya, khususnya soal kemacetan.

1. Berapa banyak dan di mana saja?

Aksi unjuk rasa akan dilakukan di 20 provinsi di Indonesia. Demikian kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada BBC Indonesia.

Khusus di Jabodetabek, dia menargetkan, ada sekitar 50.000 orang, tetapi hingga Senin (31/8/2015) pukul 15.00 WIB, baru sekitar 30.000 orang yang mengonfirmasi akan hadir. "Di Jakarta akan mulai pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di Patung Kuda," kata Said.

Namun, dalam beberapa aksi unjuk rasa sebelumnya, jumlah pengunjuk rasa bisa jauh lebih sedikit dari jumlah yang diperkirakan atau diklaim sebelumnya.

Tak semua serikat buruh hadir. Sebagian kelompok menolak ikut serta karena aksi dinilai tidak murni memperjuangkan nasib buruh dan membawa isu rasialisme.

"Gerakan ini dimotori oleh serikat pendukung Prabowo, jadi bermuatan politis dan dilakukan untuk popularitas. Lebih dari itu, kami melihat juga ada isu yang kanan sekali, yaitu soal anti-pekerja asing," kata Paulus Suryanta Ginting, dari Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia, organisasi multisektor yang beranggotakan buruh, kaum miskin kota, dan budayawan.

2. Mengapa demo lagi?

Isu utama unjuk rasa kali ini terkait dengan maraknya aksi pemutusan hubungan kerja akibat kelesuan ekonomi yang digambarkan oleh Said Iqbal sebagai "suasana yang mengancam".

Namun, tak semua setuju. Suryanta mengatakan, pemutusan hubungan kerja yang terjadi belum signifikan karena selama ini bisa diselesaikan dengan sistem kontrak atau outsourcing.

"Belum seperti yang terjadi ketika krisis 1998," katanya.

Namun, KSPI berargumen bahwa hingga saat ini sudah ada sekitar 100.000 buruh yang di-PHK, termasuk buruh-buruh dari 13 perusahaan padat karya yang tutup (di industri makanan minuman, garmen, dan tekstil), serta sejumlah perusahaan lain yang mengurangi jumlah karyawannya.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia dalam sejumlah laporan menyebutkan, ada sekitar 60.000 buruh tekstil yang diberhentikan karena daya beli yang melemah dan ongkos produksi yang naik. Sementara itu, data Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jumlah buruh yang diberhentikan pasca-Lebaran mencapai 30.000 orang.