Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI Disarankan Berhati-hati Beri Nama Wisma Atlet

Kompas.com - 14/09/2015, 20:47 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu proyek yang juga dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo adalah pembuatan wisma atlet sebagai penginapan atlet yang akan ikut serta dalam Asian Games 2018. Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS, Pimpinan Banggar DPRD Mohamad Taufik mengingatkan PT Jakpro untuk berhati-hati memberi nama bangunan tersebut.

Sebab, dalam rapat, Direktur Utama PT Jakpro Abdul Hadi mengatakan bahwa wisma atlet tersebut akan dialihfungsikan menjadi rumah susun untuk masyarakat setelah perhelatan Asian Games berakhir.

"Perlu hati-hati ini Pak soal penggunaan nama. Sejak awal, orang kan tahunya bangunan wisma atlet yang dibangun untuk atlet, takutnya setelah Asian Games selesai, atlet-atlet ini menagih dan merasa dibodohi," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (14/9/2015).

Taufik mengaku khawatir para atlet akan melihat pengalihfungsian wisma menjadi rusun sebagai tindak penyelewengan. Sebab, sejak awal bangunan tersebut dibangun untuk para atlet dan bukan masyarakat umum.

"Tuntutan itu pasti ada loh nanti, jangan salah. Sekarang kan jamannya orang main tuntut saja," ujar Taufik.

Taufik menyarankan agar pembangunan penginapan untuk para atlet ini dibangun secara temporer saja.

Artinya, setelah perhelatan Asian Games selesai, penginapan itu bisa dibongkar. Akan tetapi, jika hal itu tidak memungkinkan, maka Taufik menyarankan untuk memperhatikan penggunaan nama bangunan.

Hal tersebut agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Abdul Hadi pun menjelaskan bahwa sejak awal, pemerintah pusat telah jelas memberi status peruntukan lahan tersebut.

Lahan tersebut memang diperuntukan untuk rusunawa. Sehingga, menurut Hadi, tidak perlu jadi masalah di kemudian hari. Sebab, lahan tersebut memang untuk rusunawa.

"Intinya kami enggak berani berbuat sesuatu kalau tidak ada ketentuannya pak. Kalau misalnya tidak boleh untuk atlet, kami freeze," ujar Hadi.

Taufik pun menjelaskan bahwa penyelesaian masalah ini hanya memperhatikan persoalan nama saja. Supaya, masyarakat tidak menganggap Pemprov berbuat pelanggaran dengan mengubah wisma atlet menjadi rusunawa pada nantinya.

"Ya ini kan sebenernya ujunya untuk bikin rusunawa. Cuma karena tanahnya dari setneg dan ada Asian Games, yaudah jadi wisma atlet dulu. Kan begitu," ujar Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com