Fraksi PKS: Program Pemprov DKI Sering Dijadikan Alat Kampanye Saat Pilpres 2014

Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap pidato gubernur tentang raperda laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2014.

"Kami juga melihat adanya indikasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum yang dijadikan alat kampanye politik di tahun 2014. Hal yang sama terlihat pula pada program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak memiliki kriteria yang jelas dan tidak dipublikasikan secara meluas sehingga program ini justru menjadi alat politik kampanye," ujar anggota Fraksi PKS, Ahmad Yani, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (15/9/2015).

Untuk kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum, Ahmad mengatakan, sejauh ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan perhatian khusus mengenai pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

Anggaran yang besar telah digelontorkan untuk melakukan hal itu. Namun, anggaran yang berhasil direalisasikan hanya sekitar 40 persen.

Ahmad menilai, hal tersebut merupakan bentuk kinerja yang buruk. Seharusnya, penyerapan anggaran di bidang tersebut bisa lebih ditingkatkan.

Terlebih lagi, pembangunan infrastruktur merupakan program lintas sektor yang ikut dikerjakan SKPD lain seperti Dinas Perhubungan sampai dengan pihak kepolisian. Dengan kondisi saat ini, Ahmad berkesimpulan koordinasi antara SKPD masih belum terjalin.

Atas dasar buruknya kinerja Pemerintah Provinsi DKI pada tahun 2014 itu, Fraksi PKS berpendapat hal ini karena banyak program kegiatan yang malah dijadikan alat politik kampanye saat Pilpres 2014. Karena itu, tiap program tidak bisa diselesaikan secara maksimal dan dilakukan atas dasar kepentingan kampanye saja.

Dia berharap hal yang sama tidak terjadi pada saat pemilihan gubernur pada 2017 nanti.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama diminta tidak menggunakan program Pemprov DKI untuk berkampanye.

"Kami meminta agar hal seperti ini tidak terulang di tahun 2017, yaitu saat pemilihan gubernur, Gubenur tidak boleh mengelabui rakyat dengan menjadikan program Pemprov DKI sebagai alat politik kampanye," ujar Ahmad.