Membantu BUMD DKI Tingkatkan Penyerapan ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budihartono yakin bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetap bisa melakukan penyerapan anggaran secara baik. Meskipun, tiap BUMD akan menerima penyertaan modal pemerintah (PMP) dalam jumlah besar dalam waktu berdekatan.

Diketahui, setiap BUMD telah mengajukan dana PMP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015. Dana tersebut diperkirakan cair pada akhir tahun 2015. Sementara itu, mereka juga sedang mengajukan lagi PMP di APBD 2016 yang kemungkinan cair awal-awal tahun depan.

Hal tersebut sebelumnya menjadi permasalahan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 bersama Badan Anggaran DPRD DKI. Heru menilai hal tersebut tidak menjadi masalah.

"Contoh misalnya PT Jakpro, coba kita hitung, dia dapat PMP di November 2015 sekian rupiah, Januari akan bangun Apartemen D10 (yang dulu disebut Wisma Atlet) pakai PMP dari APBD perubahan 2015. Itu kan cepat pembangunannya," ujar Heru ketika dihubungi, Minggu (20/9/2015).

Dengan demikian, maka anggaran dari PMP APBD perubahan 2015 akan terserap. Kemudian, Heru memprediksi anggaran PMP dari APBD 2016 baru akan cair sekitar bulan Juni 2016. Dia mengaku tidak ada jaminan PMP APBD 2016 akan cair pada Mei 2016 sebagaimana semestinya. Heru mengatakan jika PMP baru cair pada Juni 2016, BUMD bisa menggunakan PMP dari APBD perubahan 2015 yang masih tersisa.

"PMP 2016 apa jamin akan cair Mei? Belum tentu. Nanti kalau ternyata cair Juni, kan bisa lanjut pakai PMP perubahan 2015 itu," ujar Heru.

Seandainya, dana PMP APBD 2016 memang bisa cair lebih cepat dari perkiraan yaitu pada Februari atau Maret 2016, Heru mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan turun tangan mengatur pencairannya.

Dia bisa meminta kepada PT Jakpro untuk tidak mencairkan terlebih dahulu PMP itu. Sebab, Pemprov DKI harus memperhitungkan uang masuk dari PT Jakpro pada Januari dan Februari 2016. Segala pertimbangan akan dilakukan untuk memutuskan apakah PT Jakpro sudah bisa mencairkan PMP 2016 tersebut.

"Selain itu, pencairannya kan bisa bertahap. Tidak mesti dapat PMP Rp 1 triliun langsung dicairkan seluruhnya. Bisa sebagian dulu," ujar Heru.

DPRD DKI pertanyakan PMP dobel

Sampai sejauh ini, sudah lima BUMD yang telah melakukan pemaparan dalam rapat pembahasan KUA-PPAS 2016. Anggota Banggar DPRD DKI Bestari Barus mempertanyakan sesuatu dalam rapat tersebut yang membuat pembahasan PMP terhenti sementara pada Selasa (15/9/2015).

"Supaya clear juga ya pak, waktu itu kami pernah ditugaskan pimpinan banggar untuk hadir dalam rapat dengan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) dengan Kemendagri tentang PMP di APBD-P 215, sementara yang kita bicarakan ini PMP 2016," ujar Bestari di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih.

Bestari bercerita, pada rapat tersebut, masing-masing BUMD juga mengajukan PMP di APBD perubahan 2015 dalam jumlah yang bermacam-macam. Tujuannya pun beragam salah satunya ada yang meminta PMP dengan tujuan membayar utang.

"Di situ terungkap bahwa PD Dharma Jaya meminta Rp 46 miliar buat bayar utang. Nah kemarin ada 8 BUMD yang minta PMP lagi di APBD perubahan," ujar Bestari.

Bestari pun melanjutkan, dia mengetahui proses pengajuan PMP tersebut masih berada di Badan Anggaran Kemendagri dan belum masuk ke Ditjen Anggaran Kemendagri. Intinya, PMP di APBD perubahan tersebut belum dicairkan. Jika PMP tersebut dicairkan, maka pada akhir tahun ini, BUMD akan mendapatkan modal sesuai besar yang diajukan.

Bestari pun kembali mempertanyakan pengajuan PMP untuk APBD 2016 mendatang. Jika APBD 2016 sudah disahkan, maka BUMD akan kembali mendapat PMP di awal tahun 2016. Besar PMP yang dimiliki BUMD pun menjadi menumpuk. Tanggung jawab BUMD untuk menyerap semua anggaran tersebut semakin besar.

"Kita pertanyakan kembali kemampuan penyerapan BUMD. Jangan sampai itu justru semua uang itu jadi tabungan saja," ujar Bestari.