Mahalnya Biaya Konstituen yang Dikeluarkan Anggota DPRD DKI...

Anggota DPRD DKI Prabowo Soenirman mengaku gaji anggota Dewan sering kali tidak cukup. Sebab, selain harus membiayai kehidupan keluarga dan iuran partai, anggota DPRD juga harus membiayai konstituen di daerah pemilihannya.

"DPRD juga punya konstituen yang harus dibiayai," ujar Prabowo ketika dihubungi, Selasa (29/9/2015).

Selama ini masyarakat biasa meminta bantuan keuangan kepada anggota DPRD. Caranya adalah dengan memberikan proposal kepada anggota Dewan yang berisi penjelasan kegiatan dan jumlah dana yang diminta.

Prabowo mengaku menerima proposal dengan beragam tujuan. Misalnya, permintaan bantuan biaya pengobatan warga yang sakit dan sumbangan kematian. Selain itu, ada pula pengajuan proposal dari lembaga tertentu.

"Jumlah uang yang diminta bermacam-macam, tergantung kegiatannya apa. Tapi minimal banget itu Rp 500.000 untuk satu proposal, biasanya sih lebih," ujar Prabowo.

Dalam satu bulan, kata Prabowo, minimal ada lima proposal dari lembaga tertentu yang diajukan kepada Prabowo. Sementara proposal yang diajukan warga perorangan bisa lebih banyak lagi.

Hal senada diucapkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik. Dia menceritakan beberapa kesulitan menjadi anggota Dewan selama ini berkaitan dengan keuangan.

Di mata masyarakat, kata Taufik, anggota Dewan dipandang memiliki banyak uang. Tidak jarang proposal permohonan bantuan dari masyarakat yang masuk ke anggota Dewan. [Baca: Taufik: Kuranglah Orang Gaji Pokok Cuma Rp 6 Juta]

"Dari 30 proposal, misal hanya 29 yang kita turuti. Satu proposal kelewatan nih, kita langsung di-SMS-in, 'Anggota Dewan medit (pelit)'. Proposal yang masuk banyak, ada yang anaknya sakitlah, mau masuk sekolahlah," ujar Taufik. [Baca: Taufik: Kalau Gaji Dewan Mau Naik, Gaji Ahok Juga Harus Naik]

Pada Idul Adha lalu, banyak permintaan sumbangan hewan kurban kepada Taufik. Hal-hal seperti itu, kata Taufik, tidak sepenuhnya bisa dipenuhi dari pendapatan selama menjadi anggota Dewan. Tidak jarang dia harus mengambil tabungan pribadi. [Baca: Ahok: Gaji Gubernur DKI Memang Kecil...]

Taufik mengatakan, sebenarnya anggota Dewan tidak mengeluh dan bukan tidak senang memberi bantuan kepada masyarakat. Itu sebabnya, mereka akan memberi dengan senang hati jika mereka memiliki uang yang diminta masyarakat.

Akan tetapi, jika tidak ditunjang dengan gaji yang memadai, kata Taufik, pemberian bantuan kepada masyarakat pun tidak bisa mereka lakukan secara maksimal. "Hanya sesuai kemampuan kita saja," ujar dia.

Ketika rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 bersama Dinas Perumahan beberapa waktu lalu, seorang anggota DPRD DKI, Ramli, juga sempat mengeluhkan hal yang sama.

Dia meminta kepada Dinas Perumahan untuk melakukan perawatan terhadap rusun-rusun yang telah dibangun. Sebab, selama ini tidak jarang dia yang harus turun tangan memperbaiki fasilitas rusun demi konstituennya.

"Saya senang saja jika bisa bantu perbaiki, tapi karena sudah setiap tahun, kami anggota Dewan juga ada batas kemampuan. Jadi, saya kira untuk perawatan ini saya serahkan kembali ke Dinas Perumahan," ujar Ramli.