Ahok Tuding Pansus LHP BPK sebagai Pansus Politis

"Menurut saya, itu pansus yang terlalu politis," kata Basuki di Pasar Taman Puring, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Ada enam kegiatan yang disorot pansus dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp 484 miliar, termasuk pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dengan dugaan kerugian negara Rp 191 miliar. BPK masih akan memperpanjang waktu audit investigatif.

Menurut Basuki, BPK melakukan audit investigatif pembelian lahan RS Sumber Waras selama 60 hari dan ditambah 20 hari, totalnya menjadi 80 hari.

"Kasarnya, BPK selama 60 hari berdasar undang-undang yang mengatur, kami harus menyelesaikan hasil audit itu," kata Basuki.

"Kemudian, mereka menambah 20 hari untuk menemukan kesalahan kasus ini. Tiba-tiba ada orang yang melapor ke KPK dan KPK ambil inisiatif limpahkan ke BPK untuk mengaudit investigasi," kata Basuki. 

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) meminta KPK menelusuri tindak pidana korupsi dalam sejumlah kegiatan yang diduga menyebabkan kerugian negara.

"Permohonan untuk dilakukan penegakan hukum sambil menunggu hasil audit BPK," kata Lulung.

Selain Lulung, turut hadir Ketua Pansus LHP BPK RI Triwisaksana dan anggota pansus lainnya, Prabowo Soenirman, Tubagus Arief, Inggard Joshua, Muhammad Taufik, Ahmad Nawawi, dan Syarif.