Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada Depok, Waspadai Potensi Kecurangan Selama Pemilihan

Kompas.com - 02/11/2015, 14:45 WIB
DEPOK, KOMPAS — Sekitar sebulan menjelang pemilihan kepala daerah, potensi kerawanan dan kecurangan masih mengancam.

Beberapa di antaranya ada pada proses kampanye, daftar pemilih, dan rekapitulasi. Pemilihan di Depok diharapkan menjadi momentum untuk menciptakan proses demokrasi berkualitas.

Pelajar dari sejumlah sekolah menengah atas/kejuruan dan komunitas mengikuti simulasi pemilihan umum dalam acara Rock The Vote di halaman Perpustakaan Universitas Indonesia, Jakarta, Minggu (1/11).

Kegiatan ini sebagai pendidikan politik kepada pemilih muda agar berpartisipasi aktif untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015.

"Kota Depok, sebagai salah satu daerah yang melaksanakan pilkada langsung mendatang, tentu menjadi atensi kami. Dengan pemilih yang cukup besar, tentu ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Kami berharap teman-teman di Komisi Pemilihan Umum dan Panwaslu bisa berkoordinasi terkait hal ini," ucap Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, Minggu (1/11), di Universitas Indonesia, Depok.

Muhammad hadir dalam acara Rock The Vote Indonesia yang diselenggarakan Center for Elec-tion and Political Party (CEPP) FISIP UI bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Menurut dia, telah ditemukan pelanggaran dalam proses kampanye. Meski demikian, hal tersebut tidak berlanjut setelah ada tindakan dari pengawas.

Beberapa waktu lalu, misalnya, ditemukan berbagai alat peraga kampanye, seperti baliho dan spanduk, yang tidak sesuai dengan ketentuan KPU.

Untuk itu, tambahnya, pengawasan yang lebih intensif perlu dilakukan. Utamanya pada proses pemilihan dan penghitungan suara.

"Jangan sampai ada suara yang di kotak suara tidak terhitung. Ini saatnya kita mewujudkan pemilu yang berkualitas," ucap Muhammad.

Ketua KPU Kota Depok Titik Nurhayati mengungkapkan, sebagai kota yang arus pergerakan warganya sangat tinggi, hal itu menuntut pengawasan kuat dari semua pihak.

Hal ini untuk mengantisipasi adanya orang- orang luar yang masuk untuk mengacaukan proses pemilihan.

"Selain itu, kesadaran warga sendiri harus terus tumbuh. Masyarakat harus ikut dalam proses tersebut, dengan menggunakan hak pilih, juga ikut mengawasi pelaksanaan pilkada," kata Titik.

Menurut Titik, Pilkada Kota Depok akan diikuti sekitar 1,243 juta orang. jumlah ini adalah data pemilih sementara (DPS) yang telah diserahkan KPUD.

Dia berharap partisipasi pemilih semakin meningkat dan menciptakan pendidikan politik yang baik.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Marak Pelat Nomor Palsu di Jakarta, Pedagang: Saya Enggak Berani Kalau Tak Sesuai STNK

Marak Pelat Nomor Palsu di Jakarta, Pedagang: Saya Enggak Berani Kalau Tak Sesuai STNK

Megapolitan
Kabel di Jalan Ahmad Yani Bogor Semrawut, Warga Khawatir Bahayakan Pengguna Jalan

Kabel di Jalan Ahmad Yani Bogor Semrawut, Warga Khawatir Bahayakan Pengguna Jalan

Megapolitan
Cita-cita sejak Kecil Buat Pemilik Pajero Dikejar Polisi di Tol Jatiasih lalu Ditilang

Cita-cita sejak Kecil Buat Pemilik Pajero Dikejar Polisi di Tol Jatiasih lalu Ditilang

Megapolitan
Bocah di Bekasi Tewas di Lubang Galian Air, Polisi Temukan Indikasi Praktik Dukun di Rumah Pelaku

Bocah di Bekasi Tewas di Lubang Galian Air, Polisi Temukan Indikasi Praktik Dukun di Rumah Pelaku

Megapolitan
Tolak Tapera, Pekerja Singgung Kasus Korupsi Asabri dan Jiwasraya

Tolak Tapera, Pekerja Singgung Kasus Korupsi Asabri dan Jiwasraya

Megapolitan
Bocah di Bekasi yang Ditemukan Dalam Lubang Galian Air Diduga Tewas karena Dibekap

Bocah di Bekasi yang Ditemukan Dalam Lubang Galian Air Diduga Tewas karena Dibekap

Megapolitan
Saat Orang Berlomba-lomba Ingin Jadi Pejabat di Jalanan, Gunakan Pelat Dinas Palsu agar Bebas Hambatan...

Saat Orang Berlomba-lomba Ingin Jadi Pejabat di Jalanan, Gunakan Pelat Dinas Palsu agar Bebas Hambatan...

Megapolitan
Tolak Tapera, Warga: Kesannya kayak Dipaksa Punya Rumah, padahal Masih Banyak Kebutuhan Lain

Tolak Tapera, Warga: Kesannya kayak Dipaksa Punya Rumah, padahal Masih Banyak Kebutuhan Lain

Megapolitan
Dharma Pongrekun-Kun Wardana Diminta Perbaiki Data 500.000 Pendukung untuk Bisa Maju pada Pilkada DKI 2024

Dharma Pongrekun-Kun Wardana Diminta Perbaiki Data 500.000 Pendukung untuk Bisa Maju pada Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Pemerintah Disarankan Memperbesar Subsidi Rumah Dibanding Mewajibkan Tapera

Pemerintah Disarankan Memperbesar Subsidi Rumah Dibanding Mewajibkan Tapera

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 3 Juni 2024

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 3 Juni 2024

Megapolitan
Hilang 3 Hari, Bocah Perempuan di Bekasi Ditemukan Tewas di Dalam Lubang Galian Air

Hilang 3 Hari, Bocah Perempuan di Bekasi Ditemukan Tewas di Dalam Lubang Galian Air

Megapolitan
Warga: Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah, Masyarakat Cuma Jadi Roda Pemenuh Hasrat Kekuasaan

Warga: Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah, Masyarakat Cuma Jadi Roda Pemenuh Hasrat Kekuasaan

Megapolitan
Daftar Lokasi SIM Keliling Jakarta 3 Juni 2024

Daftar Lokasi SIM Keliling Jakarta 3 Juni 2024

Megapolitan
Dharma Pongrekun Diberi Waktu hingga 7 Juni 2024 untuk Memperbaiki Berkas Syarat Maju pada Pilkada DKI

Dharma Pongrekun Diberi Waktu hingga 7 Juni 2024 untuk Memperbaiki Berkas Syarat Maju pada Pilkada DKI

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com