Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Takut Macet, Pemprov DKI Tak Mau Tutup Pelintasan Sebidang di Bawah "Flyover"

Kompas.com - 03/12/2015, 16:10 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku sulit memenuhi permintaan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) untuk menutup pelintasan sebidang di bawah jalan layang.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Andri Yansyah beralasan penutupan pelintasan sebidang di bawaha jalan layang dianggap akan menyebabkan kemacetan yang parah.

"Contohnya di Kalibata. Ternyata buntutnya (macetnya) lebih panjang. Flyover-nya tidak bisa menampung beban yang dari bawah. Apa tetap kita paksa? kan tidak. Makanya akhirnya diputuskan dibuka. Supaya cair," kata Andri di Balai Kota, Kamis (3/12/2015).

Menurut Andri, jalan layang di pelintasan-pelintasan sebidang tak kuat mengakomodasi volume kendaraan yang lewat di lokasi tersebut.

"Kita melihat fleksibilitas. Karena beban di atas tidak sebanding dengan volume kendaraan yang dari bawah. Masa mau kita diamin? sedangkan di bawah masih kosong," ujar dia.

Andri yakin, asalkan masyarakat tertib mentaati aturan lalu lintas, kecelakaan kereta dan kendaraan non-kereta di pelintasan sebidang dapat dihindari.

"Kan SOP-nya sudah ada. Mereka (KCJ) takut agak sedikit tersendat jalannnnya kereta. Ya enggak lah. kereta kan punya jalan sendiri," pungkas Andri.

Saat ini, memang masih banyak pelintasan sebidang di Jakarta yang masih aktif dilalui kendaraan, meskipun di lokasi yang sama sudah terdapat jalan layang, seperti yang ada di Tanjung Barat, Kalibata, dan Tebet.

Direktur Utama PT KCJ Muhammad Nurul Fadhila menilai kondisi tersebut sangat tidak ideal dan tidak sesuai dengan tujuan awal pembangunan jalan layang tersebut.

Ia pun menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup perlintasan-perlintasan tersebut.

"Idealnya kalau sudah ada pelintasan tidak sebidang (jalan layang), yang sebidangnya harus ditutup. Kalau sudah dibuat tidak sebidang, sebidangnya memang harus ditutup. Idealnya seperti itu. Tapi kita tidak punya kewenangan untuk menutup. Kita cuma bisa mengimbau, eksekusinya di Pemda," kata dia di Stasiun Tebet, Senin (30/11/2015).

Fadhila mengatakan penutupan perlintasan sebidang di bawah jalan layang mengharuskan pengaturan lalu lintas yang rumit.

Namun, ia menilai hal tersebut jauh lebih baik demi menjamin keselamatan pengguna jalan.

"Kalau bicara keselamatan, idealnya harus ditutup. Kalau management traffic masih bisa diatur dan dicari jalan keluarnya. Kalau memang harus mutar 1 kilometer, ya mutar 1 kilometer. Yang penting selamat," tutur Fadhila.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com