Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPOM Akui Produk Ilegal yang Masuk Meningkat Jelang Natal

Kompas.com - 22/12/2015, 12:41 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang Natal 2015, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menyatakan banyak prodak pangan ilegal yang ditemukan.

Kepala Badan POM RI Roy Sparringa, meski produk pangan kadaluwarsa turun, namun pangan ilegal tahun ini ternyata jumlahnya naik.

"Ini tantangan yang terus menerus kita bandingan dengan tahun lalu, memang untuk Natal (pangan) kadaluwarsa turun, tapi untuk pangan ilegal sepanjang tahun ini meningkat," kata Roy dalam jumpa pers di Kantor BPOM, Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Data Badan POM, temuan pangan ilegal atau tanpa izin edar (TIE) tahun 2014 nilai ekonominya secara keseluruhan mencapai Rp 21.075.108.800. Namun, tahun ini jumlahnya meningkat jadi Rp 22.860.916.000 atau naik delapan persen.

Menurut Roy, ada dua kemungkinan penyebab peningkatan pangan ilegal ini. Bisa karena pengawasan yang ketat atau justru pengawasan yang longgar.

"Artinya pengawasan kita walaupun kita tingkatkan belum optimal dan efektif. Kami Badan POM aktif sekali bisa saja (karena) itu, kedua tidak menutup kemunginan masih longgar," ujar Roy.

Roy melanjutkan, untuk mengatasi hal ini mulai tahun depan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum seperti Polri.

Kerja sama untuk mencegah produk pangan ilegal masuk ke tanah air. Sebab, masih banyak pintu masuk "aman" melalui pelabuhan rakyat yang bisa disusupi pengimpor ilegal.

Menurut BPOM, pangan ilegal atau yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) bukan merupakan pidana ringan. Tetapi termasuk pidana dan pelanggaran berat.

"Tindak lanjut kami akan lakukan pembinaan dan penegakan hukum, yaitu sanksi administratif mulai dari peringatan, pengamanan di tempat, pemusnahan dan pencabutan izin edar," ujar Roy.

Selain itu, pihaknya menerapkan sanksi pro justitia bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pidana.

"Kalau itu ilegal ancamannya dua tahun dan Rp 4 miliar, kalau bahan berbahaya lima tahun dan Rp 10 miliar," ujar Roy.

Di samping itu, Roy akan mengusulkan ke pemerintah agar sanksi denda dapat diterapkan.

"Di beberapa negara sanksi denda sangat ditakuti. Untuk ini kita akan diskusikan. Kami kalau diberi mandat sanski administratif denda, ini jadi salah satu tolok ukur denda masuk ke suatu negara," ujar Roy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Keluarga Korban Begal Bermodus 'Debt Collector' Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Keluarga Korban Begal Bermodus "Debt Collector" Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Megapolitan
Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Tipu Keluarga Istri Kedua Supaya Bisa Menikah

Polisi Gadungan di Jaktim Tipu Keluarga Istri Kedua Supaya Bisa Menikah

Megapolitan
Ini Berkas yang Harus Disiapkan untuk Ajukan Uji Kelayakan Kendaraan 'Study Tour'

Ini Berkas yang Harus Disiapkan untuk Ajukan Uji Kelayakan Kendaraan "Study Tour"

Megapolitan
Siswa SMP Lompat dari Gedung Sekolah, Polisi: Frustasi, Ingin Bunuh Diri

Siswa SMP Lompat dari Gedung Sekolah, Polisi: Frustasi, Ingin Bunuh Diri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com