Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ahok Itu Selalu Berprasangka Negatif ke PNS"

Kompas.com - 29/12/2015, 14:02 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta bidang pemerintahan, Syarif, menilai alasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggandeng pegawai negeri sipil (PNS) sebagai calon wakil gubernur tidak tepat.

Ahok (sapaan Basuki) sebelumnya ingin menggaet PNS DKI agar stigma PNS yang korup dan pemalas bisa hilang.

"Memang sekarang PNS dapat stigma? Kan enggak. PNS DKI relatif masih bagus kok. Ahok itu kan selalu prasangka negatif terus kepada PNS," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (29/12/2015).

Syarif berpendapat Basuki sedang menguji teori yang dia buat sendiri dengan menggandeng PNS sebagai cawagub. Jika dia bisa menang pilkada dengan menggandeng PNS sebagai cawagub, maka Basuki beranggapan bahwa stigma negatif itu bisa hilang.

"Bagaimana jika terbalik? Jika kalah maka stigma negatif akan tetap melekat di diri PNS dong. Ini yang saya sebut tidak tepat," ujar politisi Partai Gerindra ini.

"Mungkin buat Ahok ini positif saja sebagai bagian dari cara jitu pencitraan. Bayangkan dampaknya jika PNS yang digandeng gagal?" tambah dia.

Menurut Syarif, seharusnya PNS dipilih karena sosoknya yang memang memiliki kemampuan menjadi pemimpin. Bukan untuk pembuktian semata bahwa PNS tidak selamanya korup.

Dia menyebutkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang masuk bursa calon gubernur Partai Gerindra. Syarif mengatakan masuknya Saefullah bukan upaya untuk menghilangkan stigma negatif PNS.

"Saefullah itu di penjaringan cagub Gerindra diperhitungkan dan dasarnya bukan untuk menghilangkan stigma negatif PNS. Namun merekrut tokoh terbaik warga DKI untuk bersama-sama membangun ibu kota," ujar Syarif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com