Ahok Minta Gerbang Berbayar di Kawasan Industri Pulogadung Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta gerbang elektronik berbayar yang dipasang di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) dicopot. Basuki mengatakan, gerbang elektronik itu justru menyusahkan warga. 

"Buat akses boleh, tetapi kalau di-charge begitu kan enggak lucu. Harusnya gerbangnya dicabut, kalau memang (gerbang elektronik) enggak guna," kata Basuki di Balai Kota, Senin (4/1/2016). 

Basuki mengaku diminta pihak PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) untuk ikut meresmikan gerbang elektronik tersebut. Namun, Basuki menolaknya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang didisposisi dan menghadiri acara peresmian peluncuran gerbang berbayar itu pun mengaku sebenarnya tidak setuju.

"Kami sebenarnya enggak setuju. Kami sudah panggil mereka (PT JIEP) kok, kan Pemprov DKI punya saham 50 persen di sana," kata Basuki. (Baca: Demo, Warga Tolak Penerapan Sistem Berbayar untuk Masuk Industri Pulogadung)

Sebelumnya, ratusan warga Kelurahan Jatinegara, Cakung, melakukan aksi demo di sekitar kawasan KIP. Demo tersebut terkait dengan penerapan sistem berbayar di kawasan itu.

Sekretaris Perusahaan PT JIEP, Asrul Waryanto, menjelaskan bahwa penerapan sistem berbayar ini merupakan program lama yang sudah direncanakan oleh JIEP.

Sistem berbayar diterapkan karena kawasan JIEP selama ini terlalu bebas diakses sehingga kerap disalahgunakan untuk parkir liar ataupun menjadi tempat warung remang-remang.

"Antara lain karena itu, karena memang kawasan menjadi sangat terbuka," kata Asrul dalam kesempatan terpisah. (Baca: Kecewa Masuk Kawasan JIEP Mesti Bayar, Warga Minta Tolong ke Ahok)

Atas kebijakan ini, warga meminta Basuki turun tangan menyelesaikan permasalahan ini.

Ketua Forum RW Kelurahan Jatinegara, Khaerudin, mengatakan, penerapan gerbang berbayar mempersulit warga yang memanfaatkan jalan di kawasan KIP untuk beragam aktivitas, misalnya menuju sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan pasar.