Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tukang Ojek Juga Tolak Sistem Berbayar Masuk Kawasan Industri Pulogadung

Kompas.com - 05/01/2016, 11:07 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem masuk berbayar yang diterapkan di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur, tak hanya ditolak warga namun juga tukang ojek pangkalan yang biasa beroperasi di kawasan tersebut.

Pengojek setempat mengaku kebijakan itu nantinya akan merugikan mereka.

Ketua ojek panggalan di pintu masuk JIEP dari Jalan Pemuda, Hamim (50), mengatakan, para pengojek setempat mengaku was-was dengan kebijakan tersebut. Hamim curiga nantinya sepeda motor yang masuk pun akan berbayar.

"Kalau sekarang kan baru mobil yang bayar, tapi saya dengar dari perusahaan di dalam, karyawannya yang bawa motor memang tiga bulan pertama gratis, tapi setelahnya bayar juga," kata Hamim kepada Kompas.com, di pintu masuk JIEP, Jakarta Timur, Selasa (5/1/2016).

Hamim tak yakin dengan niat JIEP bahwa warga sekitar dan juga sepeda motor akan dibuat gratis masuk kawasan.

Pihak JIEP sebelumnya menyatakan akan memberikan kartu gratis dan masih belum berencana mengenakan tarif bagi sepeda motor.

"Itu bahasa-bahasa halus. Ini yang bayar mobil dulu, nanti juga bayar," ujar Hamim.

Dia mengatakan, dengan dibuatnya gerbang berbayar ini saja telah merugikan para pengojek. Sebab, di pintu masuk JIEP dari Jalan Pemuda kini diterapkan jalan searah.

"Kita jadi kalau mau ambil penumpang enggak bisa balik mangkal ke sini. Baliknya ke tempat lain," ujar Hamim.

Selain itu, pendapatan para pengojek menurutnya juga menurun, karena dengan hanya jalur searah masuk yang ada, penumpang mereka kini hanya pengunjung masuk.

"Padahal dulu kita biasa dapat penumpang keluar juga," kata pria yang telah mengojek sejak 1992 di kawasan.

Sebelumnya, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) menerapkan sistem berbayar di sejumlah pintu masuk JIEP.

Buntut hal ini ratusan warga Kelurahan Jatinegara di Cakung melakukan aksi demo di sekitar KIP.

Sekretaris Perusahaan PT JIEP Asrul Waryanto menjelaskan bahwa penerapan sistem berbayar ini merupakan program lama yang sudah direncanakan oleh JIEP.

Tujuannya yakni karena kawasan JIEP selama ini terlalu bebas diakses sehingga kerap disalahgunakan.

"Antara lain karena itu, karena memang kawasan memjadi sangat terbuka," kata Asrul, terpisah.

Asrul mencontohkan, akibat akses yang terbuka itu, muncul parkir liar, warung remang. Misalnya di hutan kota di tengah JIEP, yang justru dimanfaatkan oleh pengemudi truk untuk parkir secara liar.

"Kita ingin yang tidak berkepentingan akan berpikir lagi untuk masuk," ujar Asrul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com