Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekda DKI Nilai Evaluasi Kemendagri terhadap APBD DKI 2016 Tidak Tegas

Kompas.com - 12/01/2016, 19:16 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menilai, hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016 tidak tegas dan cenderung menggunakan kalimat bersayap.

"Terus terang evaluasi ini semua sudah kita baca detil. Memang ada kalimat dilarang, tetapi nanti di belakang kalimat ada kata bersayap misalnya kata kecuali," ujar Saefullah dalam rapat Banggar di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih DKI, Selasa (12/1/2016).

Saefullah mencontohkan evaluasi Kemendagri terhadap pos hibah dan bansos APBD 2016. (Baca: Pemprov DKI dan DPRD Sepakat Tetap Alokasikan Bansos dan Hibah)

Dalam evaluasinya, Kemendari menegaskan bahwa hibah dilarang diberikan kepada instansi yang sama secara berulang.

Namun, di akhir paragrafnya, Kemendagri menuliskan pengecualian. Menurut Kemendagri, hibah dan bansos tidak bisa dikeluarkan setiap tahun kecuali penerimanya diatur dalam suatu peraturan undang-undang, peraturan daerah, maupun peraturan gubernur.

Atas dasar itu, Saefullah menilai hibah dan bansos tetap bisa dilakukan karena semua penerima hibah Pemprov DKI dinilainya sesuai dengan aturan. Begitu pula dengan pemberian penyertaan modal pemerintah (PMP).

Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Michael Rolanda mengatakan, pelarangan Kemendagri terhadap PMP batal karena kalimat yang mereka buat sendiri.

Dalam evaluasinya, Kemendagri melarang pemberian PMP kecuali terdapat perda induk dan hasil analisis investasi.

Michael mengatakan, dalam hal ini Pemprov DKI sudah memiliki keduanya sehingga seharusnya PMP tersebut bisa diberikan. (Baca: Kemendagri Koreksi 1.430 Kegiatan pada APBD DKI 2016)

"Untuk PMP di sana ada 6 BUMD yang dinyatakan dilarang untuk diberikan PMP, tetapi dibawahnya ditulis kalau ada perda induk itu boleh, kalau ada analisis investasi itu boleh juga, nah berarti ini bisa," ujar Michael.

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan, sebenarnya evaluasi Kemendagri tidak terlalu mengubah APBD DKI mengingat banyaknya kalimat evaluasi Kemendagri yang dinilainya bersayap. 

"Kalau kita baca evaluasi Kemendagri, sebenernya enggak ada perubahan signifikan, enggak ada peluarangan yang saya lihat," ujar Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Selasa 21 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Selasa 21 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Korban Pesawat Jatuh di BSD Sempat Minta Tolong Sebelum Tewas | Kondisi Jasad Korban Pesawat Jatuh di BSD Tidak Utuh

[POPULER JABODETABEK] Korban Pesawat Jatuh di BSD Sempat Minta Tolong Sebelum Tewas | Kondisi Jasad Korban Pesawat Jatuh di BSD Tidak Utuh

Megapolitan
Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Megapolitan
Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Megapolitan
Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com