UPS Muncul karena APBD Siluman atau Pembiaran TAPD? Ini Kata Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak dapat memastikan apakah proyek uninterruptible power supply (UPS) tahun 2014 muncul karena adanya APBD siluman atau praktik pembiaran yang dilakukan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Ia mengaku heran bagaimana proyek itu bisa masuk dalam APBD Perubahan 2014. (Baca: Sidang UPS, Ahok Ditanya soal Pengadaan Lahan RS Sumber Waras).

Padahal, menurut Basuki, proyek tersebut tidak pernah ada dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang ditandatanganinya bersama Ketua DPRD DKI.

"Saya tidak bisa menduga apakah ini pembiaran TAPD atau anggaran siluman, tetapi setelah kasus 2015, saya tahu ada dua versi. Harusnya DPRD enggak bisa usulkan versi seperti ini, harusnya putusan bersama, dan APBD 2016 jelas prosedurnya, dibahas bersama," kata Basuki saat bersaksi dalam kasus dugaan korupsi UPS di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/2/2016) dengan terdakwa Alex Usman.

"Enggak ada istilah kasih buku ke DPRD, Anda harus isi. Apakah ini siluman atau pembiaran TAPD, saya tidak tahu," sambung Basuki.

Ia mengaku baru mengetahui adanya proyek UPS itu saat penyusunan APBD 2015. Ketika itu, DPRD kembali mengajukan anggaran untuk pengadaan UPS.

Ada buku putih dari DPRD yang meminta agar anggaran UPS dan scanner pada 2015 dimasukkan. (Baca: Ahok Bocorkan Buku Putih Berisi Pokir DPRD DKI).

Basuki pun curiga dan meminta agar pengecekan dilakukan terhadap kemungkinan pengajuan serupa pada 2014. Dari situ, muncullah keributan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI.

"Saya di-pansus-kan, dikatakan APBD saya palsu, dikeluarin dokumen seperti ini, tanda tangan semua pimpinan Dewan, mereka katakan yang ditanda tangan itu yang asli dan yang di-input, sementara yang punya saya, saya palsukan. Makanya, mereka mau pecat saya sebagai gubernur," tutur Basuki.

Pria yang dikenal dengan nama Ahok ini mengaku tidak pernah diberi laporan oleh TAPD terkait pengadaan UPS tersebut.

Menurut Basuki, selama ini TAPD hanya menyerahkan dokumen kepadanya untuk ditandatangani. "Bagi saya, itu bukan laporan rinci," ujar Basuki.

Dalam persidangan, Basuki juga menyampaikan bahwa ia menciptakan e-budgeting sebagai sistem kontrol agar kejadian semacam kasus UPS tidak terulang.