Politisi PDI-P Sebut Partainya Tidak Pernah Meminta Mahar

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan M Yamin menyatakan partai berlogo banteng tersebut tidak pernah meminta mahar kepada kadernya. Yamin menegaskan hal ini di tengah mencuatnya isu deparpolisasi.

Ia tak ingin nama partainya tercemar karena isu adanya mahar.

"Misalnya secara sistematis orang mencemarkan partai, selalu menuduh partai itu adalah soal mahar. PDI Perjuangan sama sekali enggak pernah bicara mahar kalau menentukan Pilkada," kata Yamin.

"Bahwa ada oknum calon pilkada ini mencoba menyogok oknum partai, mungkin iya," tambah Yamin.

Hal ini disampaikan Yamin usai mengikuti acara diskusi "Jakarta Tanpa Ahok", yang diselenggarakan di Tebet Timur Dalam Raya, Jakarta Selatan, Jumat (11/3/2016). Yamin mengatakan, sah-sah saja Ahok maju dijalur independen tidak melalui parpol.

"Kalau Ahok milih jalur independen itu hak dia yang diatur oleh undang-undang. Jadi itu hak politiknya. Yang ditentang adalah deparpolisasi. Boleh jalur independen enggak ada masalah," ujar Yamin.

Namun, Yamin menyatakan ia tidak sedang membicarakan Ahok. Tapi pihak yang kerap menuduh partai seperti demikian. (Baca: Ahok: Kalau "Nyagub" lewat Partai Bisa-bisa Rp 100 Miliar Enggak Cukup)

"Bukan Ahoknya, setiap ungkapan itu harus clear. Misalnya ada yang mengatakan jangan ikut mencalonkan dari partai karena partai meminta mahar, buktikan. PDI Perjuangan tidak melakukan itu," ujarnya.

Ia mencontoh kader PDI-P yang saat ini menjadi Wali Kota Surabaya, Risma. Risma menurutnya membuktikan bahwa tidak ada mahar di parta tersebut.

"Kesaksian Bu Risma dia enggak diminta oleh partai, enggak ada sama sekali. Bahwa perlu dana biasanya partai bersama-sama gotong royong," ujarnya.