Ahok: Kalau Pak JK Minta Reklamasi Dihentikan, Dasar Hukumnya Mana?

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih berat untuk menghentikan reklamasi. Bahkan, ketika imbauan tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sekali pun, sikap Gubernur tak berubah.

"Kalau Pak JK minta dihentikan, saya bilang banyak juga yang minta dihentikan, (tapi) dasar hukumnya mana?" ujar Ahok -demikian dia biasa disapa, di Jakarta, Minggu (17/4/2016).

Ahok mengatakan, jika Kalla mengiriminya surat imbauan resmi, dia mengaku akan mempelajari isi surat itu terlebih dahulu.

Ahok bukan tanpa alasan membiarkan reklamasi terus berlanjut. Dia mengaku khawatir ada pihak-pihak yang menggugatnya menggunakan hal ini. Jika dia kalah, Pemprov DKI akan diwajibkan membayar.

Dia pun yakin DPRD DKI akan memecatnya jika Pemprov DKI kalah di Pengadilan. "Kalau saya digugat dan saya kalah di PTUN, dan suruh ganti berapa triliun, yang kalah Pemda loh, jadi Pemda yang harus bayar. Kamu kira DPRD mecat saya engga kira-kira?" ujar Ahok.

"Baru soal UPS aja aku sudah mau dipecat," tambah Ahok.

Sebelumnya seperti dikutip dari Tribunnews.com, Kalla mengatakan, proses reklamasi di Jakarta harus mengacu pada aturan yang berlaku.

Di tengah-tengah tumpang tindih aturan yang ada, yang harus diacu adalah aturan tertinggi, yakni Undang-undang.

"Semua itu berdasarkaan hukum, ada Undang-Undang untuk itu," kata Jusuf Kalla di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, hari ini.

Kalla mengaku sudah berbicara dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

Menurut Kalla, UU yang mengatur reklamasi adalah UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Wakil Presiden menyarankan agar proses reklamasi dan pembangunannya, dihentikan untuk sementara.

"Kalo dalam proses (pembangunan), ya bisa sementara, sambil menata atau mempelajari, mengambil dasar hukum yang benar," ujar Kalla.