"Ayam Saja Kalau Mau Dipindahkan Disediakan Kandangnya"

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Komisi III, Masinton Pasaribu, mengunjungi warga RT 08/08 Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu malam (7/5/2016). Masinton mendengarkan keluhan warga dan bersiap membantu mereka.

"Saya bersedia menjadi bagian dari perjuangan bapak ibu semua. Perjuangan harus dilakukan bersama-sama. Berjuang tidak semudah membalik tangan. Tapi kita akan berjuang semaksimal mungkin, semampu saya, agar bapak ibu memperoleh hak-haknya," ujar Masinton.

Kepada politisi PDI-P itu warga mengeluhkan bahwa mereka telah menerima surat peringatan (SP) 1 dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Mereka diminta segera mengosongkan rumah mereka dan pindah karena wilayah tersebut akan diambil alih oleh Pemprov.

Tanah yang diakui milik PD PAM Jaya melalui sertifikat HGB 1621/Gunung itu telah ditempati warga sejak tahun 1955. Warga pun merasa ada kejanggalan dari sertifikat HGB PAM Jaya, karena mereka merasa Badan Pertanahan Nasional tidak pernah melakukan pengukuran.

"PAM Jaya tidak pernah menunjukkan sertifkat kan? Kita harus minta kejelasan, nanti sama-sama kita ke BPN," ujar Masinton.

Masinton yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan membagikan nomor ponselnya kepada warga. Ia minta warga agar mengadukan ke dirinya jika ada intimidasi dari aparat TNI atau Polri.

Dalam waktu dekat, Masinton siap mengawal warga memperjuangkan haknya ke BPN dan pemerintah kecamatan.

"Kita berjuang agar bapak ibu diperlakukan secara manusiawi. Ayam saja kalau mau dipindahkan disediakan kandangnya. Tuntut negara memenuhi hak-hak kewarganegaraannya. Orang dari lahir sudah di sini kok," ujarnya.

Warga sebelumnya telah menolak sosialisasi dari kecamatan dan kelurahan hingga tiga kali. Mereka enggan hadir karena menilai kehadiran itu berarti mengiyakan.

Terkait hal ini, Masinton mengatakan wajar saja warga menolak undangan sosialisasi karena mereka hanya akan diberitahu untuk pindah. Ia juga menyebut pejabat setempat tidak kreatif karena tidak mampu menyampaikan sosialisasi dengan cara lain seperti edaran tertulis.

"Kita datangi camat Senin besok, kita harus tahu dong pemerintah mau gusur masa tidak ada alternatifnya," kata Masinton.

Masinton menjadi satu dari sekian pihak yang telah didatangi oleh warga. Warga sudah mengadukan masalahnya ke Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Perempuan, DPRD DKI, hingga Komnas HAM yang sebelumnya meminta agar pemerintah menunda penggusuran karena akan diadakan mediasi dengan PD PAM Jaya.