Djarot Minta Pilkada DKI Tak Disisipi dengan Isu SARA

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengimbau masyarakat serta para bakal calon gubernur untuk tidak menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dia menjelaskan, semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tapi tetap satu.

"Janganlah kita membeda-bedakan orang atas dasar keyakinan beragama," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Menurut dia, dasar negara dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan masyarakat untuk hidup dalam keberagaman. Terlebih, lanjut dia, warga Jakarta merupakan warga yang multietnis. Sehingga sesama masyarakat harus saling menghargai.

"Seharusnya tidak lagi dipersoalkan faktor-faktor (SARA) itu, Indonesia terlampau luas. Mari kita saling menghormati satu sama lain," kata Djarot.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), isu SARA tidak cukup memengaruhi pilihan warga. Hal itu disampaikan Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas, saat merilis hasil survei terkait Pilkada DKI 2017, di Kantor SMRC, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2016).

Saat ditanyakan setuju atau tidak orang yang beragama Islam tidak boleh dipimpin oleh orang yang bukan Islam, 48 persen responden menyatakan tidak setuju.

Sementara yang mengatakan sangat setuju 12 persen dan yang setuju 29 persen. Kemudian, saat ditanya mengenai pandangan bahwa orang dari etnis minoritas tidak boleh memimpin orang-orang dari etnis mayoritas, 64 persen responden menyatakan tidak setuju.

Sebanyak 4 persen menyatakan sangat setuju dan 20 persen setuju.

"Mayoritas pemilih Jakarta cukup moderat dalam memandang asal-usul agama dan etnis ketika menentukan dukungan terhadap calon gubernur," kata Abbas.

SMRC melakukan survei pada 24-29 Juni 2016. Survei dilakukan dengan metode wawancara terhadap 820 responden. Namun, hanya 646 responden yang dinyatakan valid dan datanya dianalisis.