Kata Sekjen DPP PDI-P soal Kesalahpahaman Ahok dan Risma

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, kesalahpahaman antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hanya masalah komunikasi politik.

"Itu lebih dikarenakan karena proses komunikasi politik. Kami mendorong proses komunikasi politik yang lebih baik," kata Hasto, Rabu, (17/8/2016), di kantor DPP PDI Perjuangan, di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan

Hasto tidak panjang lebar membahas hal tersebut. Namun, kata Hasto, DPP PDI Perjuangan terus menyiapkan calon pemimpin untuk Pilkada DKI Jakarta 2017.

(Baca juga: Datangi DPP PDI-P, Djarot Bantah Ada Deklarasi dengan Ahok)

Hasto menyebut nama Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDI Djarot Saiful Hidayat, sebagai calon pemimpin selain Risma. 

"Dan kepala daerah lain yang terbukti mampu menjalankan platform pemerintahan partai sehingga PDI memberikan apresiasi terhadap kerja keras seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan. Merekalah yang berprestasi karena dukungan rakyat dan mendapat kesempatan untuk penugasan lebih lanjut," ujar Hasto.

Ahok sempat melontarkan pernyataan yang dianggap menyinggung Risma pada Kamis (11/8/2016) lalu. Ahok ketika itu dianggap membandingkan antara Surabaya dan Jakarta Selatan.

Risma tersinggung karena Basuki menyebut Surabaya setara dengan Jakarta Selatan.  Risma mengaku memang harus bicara karena Ahok dinilai kerap membanding-bandingkan pembangunan di Jakarta dengan Surabaya.

Menurut Risma, dia berbicara seperti itu sebelum warga Surabaya tersinggung dan melakukan sesuatu terkait ucapan Ahok. 

(Baca juga: Kesalahpahaman Antara Ahok dan Risma yang Berbuntut Panjang)

Namun, Ahok bingung Risma bisa semarah itu. Dia merasa ada media yang salah kutip dan tidak utuh memberitakan pernyataannya terkait Surabaya.

Ahok pun merasa di adu domba.  Ahok mengatakan tak pernah membandingkan luas Surabaya dengan DKI Jakarta.

Menurut dia, maksud membandingkan Surabaya dengan Jakarta Selatan karena sama-sama merupakan pemerintahan kota sehingga tidak pas jika pembangunan di Jakarta dibandingkan dengan Surabaya.