Fadli Zon Kaget Warga DKI yang Digusur Tak Dapat Ganti Rugi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meninjau Rumah Susun (Rusun) Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (16/9/2016). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai respons dari pengaduan aktivis Ratna Sarumpaet bersama beberapa warga Jakarta kepada Fadli, Kamis (15/9/2016) kemarin.

Sempat berdialog dengan warga yang pernah tinggal di kawasan Pasar Ikan, Fadli mengaku kaget bahwa Pemerintah DKI Jakarta tak memberikan biaya ganti rugi usai melakukan penggusuran kediaman mereka.

"Saya cukup kaget ternyata banyak korban (penggusuran) tidak dapat ganti rugi sama sekali. Padahal itu janji-janji waktu mau jadi Gubernur-Wakil Gubernur," kata Fadli di Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur, Jumat sore.

Fadli pun meminta agar warga rusun dibebaskan dari biaya sewa unit hingga mereka mendapat unit yang layak huni. Warga rusun menganggap mereka belum ditempatkan di unit yang layak huni, sebab Blok A ditujukan bagi penghuni yang masih lajang, bukan keluarga.

(Baca: Datangi Rusun Rawa Bebek, Fadli Zon Tinjau Lokasi Balita Jatuh)

Kini, mereka dibebani uang sewa sebesar Rp 300.000 per unit. Warga rusun pun meminta agar mereka tak ditarik iuran hingga mereka dipindahkan ke hunian yang layak.

"Bagi mereka tidak dapat ganti rugi, rusun ini harusnya diberikan kepada mereka gratis," kata dia.

Fadli pun menyayangkan karena beberapa warga di rusun tersebut mengeluhkan pada waktu penggusuran tak sempat mengumpulkan harta benda mereka.

Fadli juga berkunjung ke salah satu unit di lantai 4, yaitu unit milik keluarga Muhammad Ilham Ilmi, anak berusia tiga tahun yang jatuh dari lantai 4 rusun, Jumat (2/9/2016) sore.

Di kamar berukuran 4x6 meter persegi tersebut, Fadli beserta beberapa orang rombongannya didampingi Ratna Sarumpaet dan Kepala Unit Pengelola Rusun Rawa Bebek, Darnawati Sembiring berbincang dengan keluarga Ilham. Nenek Ilham mengeluhkan tentang unit yang tak layak huni hingga biaya yang dibebani.

(Baca: Ratna Sarumpaet Adukan Ahok ke Pimpinan DPR)

"Air per-kubik Rp 5.500. Dari masih air tanah sudah kena bayar. Dulu (di Pasar Ikan) enggak sampai Rp 2.000," keluhnya.

Ia juga mengeluhkan soal penggusuran yang dilakukan Pemda DKI. Tak ada dialog yang dilakukan, bahkan mereka mengaku tak sempat mengumpulkan barang mereka.

"Surat penggusuran saja belum, yang garuk sudah siap. Polisi pakai sejata. Orang sudah trauma duluan. Ganti rugi sama sekali enggak ada," kata dia.