Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadiri Diskusi di Stasiun TV, Lulung Tak Mau Segmennya Dibatasi

Kompas.com - 16/09/2016, 22:11 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham "Lulung" Lunggana, menghadiri diskusi bertema "Mencari Penantang Ahok" yang diadakan Kompas TV, Jumat (16/9/2016) malam. Pada kesempatan itu, ia sempat menolak segmennya dibatasi oleh pembawa acara.

Kejadian bermula saat Lulung berusaha menjelaskan mengenai keributan antara Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dengan sejumlah anggota DPRD saat mediasi di Kementerian Dalam Negeri pada sekitar Maret 2015. Saat itu, tengah dalam masa penyusunan APBD 2015.

Menurut dia, saat itu yang dikeluhkan anggota DPRD bukanlah mengenai masalah pengadaan UPS tetapi tudingan Ahok yang menyebut DPRD memasukan anggaran siluman mencapai Rp 12,1 Triliun dalam APBD 2015.

"Persoalan Rp 12,1 triliun  yang dianggap uang siluman ada di penetapan 2015. Kalau UPS itu perubahan 2014," ujar Lulung.

Lulung kemudian menuding mencuatnya kasus UPS merupakan akibat dari pencitraan yang ingin dilakukan Ahok. Menurut Lulung, pengadaan UPS sebenarnya sudah disepakati bersama antara eksekutif dan DPRD.

Lulung menyebut saat itu eksekutif setuju DPRD mengusulkan UPS, scanner, dan printer. Tapi dengan syarat, eksektif diperbolehkan mengajukan pembangunan RS Kanker dan Jantung.

"Ada anggaran Rp 1,6 triliun. Setelah berembuk, disepakati Rp 800 Juta untuk beli rumah sakit, Rp 800 Juta untuk beli printer, scanner dan sebagainya," kata dia.

Selepas itu, pembawa acara ingin memberikan kesempatan bagi peserta lain untuk berbicara. Saat itulah, Lulung menyampaikan penolakannya.

"Ntar dulu, jangan diputus, nanti masyarakat tidak tahu karena masalah pencitraan itu yang tadi. Kalau yang diskriminasi korbannya saya," ujar Lulung.

Setelah itu, Lulung menjelaskan tentang dirinya yang dalam pembahasan pengusulan pembangunan RS Kanker dan Jantung. Sampai akhirnya, ia mengatakan bahwa pada September 2014, eksekutif mengganti nomenklatur pembangunan RS Kanker dan Jantung dengan nomenklatur pembelian lahan milik RS Sumber Waras.

Pembicaan Lulung kemudian berpindah ke masalah penyerapan anggaran Pemprov DKI yang selalu rendah. Saat itulah, kembali pembawa acara mencoba ingin memotong Lulung untuk memberikan kesempatan bagi peserta lain berbicara.

Namun, lagi-lagi, Lulung menolak. "Bentar dulu saya belum selesai. Saya jangan dikasih yang pendek-pendek. Karena saya lebih pengalaman," ujar Lulung.

Ia kemudian melanjutkan penjelasannya tentang seringnya Ahok gonta-ganti pejabat. Ia menilai hal itu jadi penyebab rendahnya penyerapan.

Setelah beberapa menit, lagi-lagi, pembawa acara ingin memberikan kesempatan kepada peserta lain. Namun, kembali, Lulung menolak.

"Tunggu dulu, tunggu dulu," kata Lulung.

"Tapi saya harus kasih kesempatan ke yang lain," kata pembawa acara.

"Saya enggak mau, saya enggak mau. Ntar dulu. Jangan diberhentiin karena ini kerugian masyarakat," timpal Lulung.

Selain Lulung, diskusi itu juga dihadiri bakal calon gubernur Sandiaga Uno, bakal calon wakil gubernur Mardani Ali Sera, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, serta dua panelis, masing-masing pengamat tata kota Yayat Supriyatna dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanah Longsor di Perumahan New Anggrek 2 Depok Berulang Kali Terjadi sejak Desember 2022

Tanah Longsor di Perumahan New Anggrek 2 Depok Berulang Kali Terjadi sejak Desember 2022

Megapolitan
Curhat Jukir Liar di Minimarket: Orang Mau Kasih Uang atau Tidak, Saya Enggak Paksa...

Curhat Jukir Liar di Minimarket: Orang Mau Kasih Uang atau Tidak, Saya Enggak Paksa...

Megapolitan
Polisi Tetapkan 4 Tersangka dalam Kasus Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel

Polisi Tetapkan 4 Tersangka dalam Kasus Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel

Megapolitan
4 Pelaku Terkait Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel Ditangkap Polisi, Ini Perannya

4 Pelaku Terkait Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel Ditangkap Polisi, Ini Perannya

Megapolitan
Gerindra Kota Bogor Buka Peluang Bentuk Koalisi 'Gemuk' di Pilkada 2024

Gerindra Kota Bogor Buka Peluang Bentuk Koalisi "Gemuk" di Pilkada 2024

Megapolitan
Sudah dengan PKB, Gerindra Kota Bogor Masih Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain

Sudah dengan PKB, Gerindra Kota Bogor Masih Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain

Megapolitan
Khawatirnya Mahmudin soal Rencana Penertiban Juru Parkir Liar, Tak Bisa Lagi Cari Nafkah...

Khawatirnya Mahmudin soal Rencana Penertiban Juru Parkir Liar, Tak Bisa Lagi Cari Nafkah...

Megapolitan
Ketua STIP Sebut Kasus Penganiayaan Putu akibat Masalah Pribadi, Pengamat: Itu Salah Besar, Tidak Mungkin

Ketua STIP Sebut Kasus Penganiayaan Putu akibat Masalah Pribadi, Pengamat: Itu Salah Besar, Tidak Mungkin

Megapolitan
Berkas Pendaftaran Cagub-Cawagub DKI Jalur Independen Diserahkan 8-12 Mei 2024

Berkas Pendaftaran Cagub-Cawagub DKI Jalur Independen Diserahkan 8-12 Mei 2024

Megapolitan
Cara Daftar Seleksi Calon Atlet PPOP DKI Jakarta 2024 dan Syaratnya

Cara Daftar Seleksi Calon Atlet PPOP DKI Jakarta 2024 dan Syaratnya

Megapolitan
Fortuner Penyebab Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ adalah Mobil Dinas Polda Jabar

Fortuner Penyebab Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ adalah Mobil Dinas Polda Jabar

Megapolitan
Foto Kondisi Longsor Sepanjang 10 Meter di Perumahan New Anggrek 2 Depok

Foto Kondisi Longsor Sepanjang 10 Meter di Perumahan New Anggrek 2 Depok

Megapolitan
Kebakaran Toko Pakaian di Pecenongan Diduga akibat Korsleting

Kebakaran Toko Pakaian di Pecenongan Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Pengembangan Stasiun Tanah Abang Pangkas 'Headway' KRL Jalur Serpong, Jadi Lebih Cepat Empat Menit

Pengembangan Stasiun Tanah Abang Pangkas "Headway" KRL Jalur Serpong, Jadi Lebih Cepat Empat Menit

Megapolitan
Pendaftaran Cagub Independen DKI Dibuka, Syarat Calon Dapat 618.968 Dukungan Warga Jakarta

Pendaftaran Cagub Independen DKI Dibuka, Syarat Calon Dapat 618.968 Dukungan Warga Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com