Rencana Anies Baswedan dalam Menangani Macet di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengaku akan melanjutkan program gubernur sebelumnya, termasuk program mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Bukan bikin baru, yang sudah ada saja dibikin 100 persen terlaksana," ujar Anies seusai menghadiri acara diskusi, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis.

"Jarang sekali program yang satu gubernur, Pak Basuki (Ahok) menjadi gubernur baru dua tahun. Dua tahun sebelumnya Pak Jokowi. Lima tahun sebelumnya Pak Fauzi Bowo," imbuh Anies.

Tanpa spesifik menyebut program mana yang dimaksud, dia menginginkan adanya kesinambungan kongkrit, khususnya program-program yang positif.

"Saya ingin kesinambungan. Konkret untuk kesinambungan. Semua yang baik akan kita teruskan dan kembangkan," tutur Anies.

(Baca juga: Boy Sadikin Inventarisasi Relawan Pendukung Anies-Sandiaga)

Sebelumnya, pemerintah Daerah DKI Jakarta telah mengupayakan berbagai cara mengatasi kemacetan di Jakarta, di antaranya pengoperasian transjakarta dan ide mengenai monorel pada 2004 (era Gubernur Sutiyoso).

Lalu, jalan layang non-tol Casablanca-Tanah Abang pada 2013 (era Gubernur Joko Widodo), program pembatasan jumlah penumpang dalam sebuah kendaraan (three in one).

Kemudian, pelarangan sepeda motor di sejumlah ruas jalan di Jakarta pada 2015, serta pembatasan jumlah kendaraan di sejumlah ruas jalan menggunakan sistem genap dan ganjil (era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok).

Selain macet, dia juga bertekad menjadikan Jakarta sebagai kota yang berbudaya dan ruang mengekspresikan diri, baik itu kesenian ataupun lainnya.

"Karena, tempat ini punya sejarah panjang.

(Baca juga: Kader Gerindra Urunan untuk Dana Kampanye Anies-Sandiaga)

Ia mengatakan, di kota-kota lain, tempat yang memiliki sejarah panjang itu dikembangkan.

"Bahkan, di Amerika, mereka mencoba membuat sejarah karena enggak punya sejarah. Ini (di Jakarta) malah justru kurang," sambung dia.

Selain itu, Anies akan fokus pada penyiapan lebih banyak lapangan kerja dan penataan harga-harga kebutuhan pokok.