Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Proyek Pembersihan Sungai Dimulai Era Foke, Dieksekusi Ahok

Kompas.com - 02/10/2016, 05:00 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, proyek pembersihan sungai-sungai di Jakarta diinisiasi pada masa pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo atau Foke.

Namun, proyek tersebut baru bisa dieksekusi pada masa pemerintahan Gubernur DKI saat ini, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Proyek pembersihan dan pengerukan sungai dimulai sejak zaman Gubernur DKI Fauzi Bowo, diresmikan di zaman Gubernur DKI Joko Widodo, dan dilaksanakan dengan baik di zaman Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, demikian juga diharapkan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya," ujar Anies melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (1/10/2016).

Proyek pembersihan sungai di Jakarta, menurut Anies, direalisasikan melalui Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) pada 2008 dengan negosiasi pinjaman dari Bank Dunia.

(Baca: Wajah Sungai di Jakarta Kerap Disangka Photoshop)

Namun, proyek tersebut tidak bisa dilaksanakan karena terganjal dua peraturan pemerintah tentang pinjaman.

Proyek pembersihan sungai baru bisa dimulai pada Maret 2012 setelah pemerintah pusat menerbitkan dua peraturan pemerintah baru terkait pinjaman Bank Dunia.

"Groundbreaking proyek JEDI dimulai oleh Gubernur DKI Joko Widodo pada tahun 2013. Saat itu, Gubernur DKI Joko Widodo mengakui bahwa program JEDI yang ia resmikan adalah program lama yang sempat berputar-putar," kata dia.

Proyek JEDI kemudian dilanjutkan oleh Ahok. Pinjaman itu sempat ingin dibatalkan karena Ahok menganggap target yang ditawarkan Bank Dunia terlalu lama.

Namun, setelah negosiasi ulang, Bank Dunia menyatakan bahwa target dapat disesuaikan.

"Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama pun menerima dan melanjutkan proyek JEDI sampai saat ini," ucap Anies.

(Baca: Penataan Sungai-sungai di Jakarta Kian Mendesak)

Menurut Anies, pembangunan yang berkesinambungan antargubernur penting dilakukan demi warga Jakarta.

Setiap gubernur wajib melanjutkan dan memperbaiki program-program dari gubernur-gubernur sebelumnya dan memperbarui pendekatan dan program yang diperlukan.

Dalam keterangan tertulis yang dikirimnya, Anies juga mencantumkan beberapa link berita media online terkait kronologi dan perkembangan proyek pembersihan sungai di Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com