Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hambatan Bawaslu Lakukan Penindakan Laporan Tim Ahok-Djarot

Kompas.com - 17/11/2016, 15:21 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri, mengatakan, identitas massa yang menghadang kampanye pasangan cagub-cawagub Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat seringkali tidak diketahui.

Hal tersebut menjadi hambatan bagi Bawaslu DKI untuk menindaklanjuti penghadangan kampanye tersebut.

"Kan pengawas pemilu tidak bisa mendapatkan siapa pelaku, nama-nama pelaku yang menghalangi kegiatan. Kalau pengawas pemilu tahu, tentu kami tindaklanjuti," ujar Jufri kepada Kompas.com di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Kamis (17/11/2016).

Jufri mengatakan, setiap kegiatan pasangan cagub-cawagub yang mendapatkan izin kampanye pasti diawasi oleh panitia pengawas pemilu (panwaslu) di lapangan. Panwaslu bertugas untuk mengawasi apakah kampanye yang dilakukan cagub atau cawagub sesuai aturan.

"Kami juga akan menindaklanjuti hasil pengawasan yang ditemukan teman-teman di lapangan kalau memang terjadi dugaan pelanggaran," kata dia.

Selain hasil pengawasan di lapangan, panwaslu kota administratif dan Bawaslu DKI juga menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pilkada.

Hingga saat ini, sudah ada empat laporan tentang penghadangan kampanye Ahok-Djarot yang diterima Bawaslu DKI. Namun, tidak semua laporan mencantumkan identitas pihak terlapor.

"Beberapa laporan yang disampaikan tidak jelas siapa yang dilaporkan, siapa pelaku yang menghalangi. Karena tidak jelas pelakunya, tentu kita tidak bisa melakukan tindakan," ucap Jufri.

Namun, apabila identitas terlapor diketahui, Bawaslu maupun Panwaslu dapat menindaklanjutinya dengan memanggil terlapor yang bersangkutan. Salah satu identitas terlapor yang diketahui yakni pelaku yang diduga menghadang kampanye Djarot.

Bawaslu DKI telah memanggil terlapor, namun yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut.

Ahok dan Djarot diketahui beberapa kali dihadang saat blusukan dan berkampanye di sejumlah daerah. Untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi, lanjut Jufri, Bawaslu telah menggelar rapat bersama.

"Sudah kita lakukan rapat kemarin siang, dihadiri perwakilan polda, kodam jaya, tim kampanye, Bawaslu, KPU. Masing-masing melaksanakan peran masing-masing," ujarnya.

Kompas TV Timses Ahok-Djarot Laporkan Penghadangan Pada Bawaslu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Megapolitan
Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Megapolitan
Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Megapolitan
Kecelakaan yang Libatkan Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ Diselesaikan secara Kekeluargaan

Kecelakaan yang Libatkan Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ Diselesaikan secara Kekeluargaan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com