Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Masalah pada Transportasi Massal, Sudah 30-40 Tahun Rutenya Tak Berubah

Kompas.com - 16/12/2016, 19:21 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI nomor pemilih tiga, Anies Baswedan, berencana menyesuaikan rute transportasi massal yang ada di Jakarta.

Anies menyampaikan, penyesuaian itu dilakukan karena jalur transportasi massal yang ada saat ini dinilainya tak lagi relevan dengan sebaran penduduk Jakarta.

Adapun penyesuaian itu seperti penambahan rute yang menjangkau hingga ke permukiman warga.

(Baca juga: Anies Janji Kelola Anggaran Pemprov DKI secara Transparan)

Anies menilai, jalur transportasi yang digunakan saat ini adalah jalur untuk kondisi 30 tahun sampai 40 tahun yang lalu. 

Harusnya, kata Anies, jalur transportasi disesuaikan dengan sebaran penduduk Jakarta yang semakin padat dan menyebar.

"Salah satu masalah di transportasi massal, sudah 30-40 tahun rute-rute kendaraan massal tidak alami perubahan signifikan, sementara pertumbuhan penduduk Jakarta berubah," ujar Anies usai mendatangi Kantor Greenpeace Indonesia, di Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2016).

Adapun efek dari penggunaan jalur lama itu, kata Anies, membuat masyarakat sulit menjangkau transportasi tersebut.

Ia khawatir kondisi ini akan mendorong masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi.

Untuk mengimbangi penyesuaian rute tersebut, Anies berencana menambah bus rapid transit (BRT) serta memanfaatkan angkutan kota agar menjangkau ke pedalaman permukiman warga.

Anies juga akan memanfaatkan mass rapid transit (MRT) yang tengah dikerjakan. Anies mengatakan, semua rute tersebut akan saling terintegrasi.

(Baca juga: Greenpeace Indonesia Tanyakan Sikap Anies soal Proyek Reklamasi)

Adapun biaya yang akan diterapkan sebagai ongkos transportasi massal di Jakarta sebesar Rp 5.000. Dengan biaya itu, masyarakat bisa naik dan turun di mana saja.

"Intinya kami ingin buat rute transportasi massal yang mencerminkan rutinitas penduduk dan volumenya hari ini. Keputusan rute kan dari pemerintah, tetapi swasta yang mengajukan, tetapi tidak ada masterplan pengembangan rute saat ini," ujar Anies.

Kompas TV Anies Harap Proses Hukum Ahok Berjalan Adil

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com