Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sebut Ahok-Djarot Urus KJP Saja Tak Beres, apalagi Urus Jakarta

Kompas.com - 27/01/2017, 23:17 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap wajar jika Jakarta Angka Partisipasi Murni (APM)-nya melebihi angka APM nasional. Sebab, Jakarta merupakan Ibu Kota negara Indonesia.

"Ini Jakarta, 60 persen lebih perekonomian Indonesia di Jakarta dan bicara APM tadi di atas nasional, ya enggak perlu bangga. Wong Ibu Kota," ujar Anies saat debat kandidat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2017).

Namun, Anies mempermasalahkan APM di Jakarta Utara lebih rendah ketimbang di Biak. Padahal di Jakarta Utara merupakan tempat tinggal dari cagub nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Untuk itu, Anies mempermasalahkan mengenai pasangan petahana yang membutuhkan waktu satu periode lagi untuk meningkatkan APM tersebut. Menurut Anies, urusan pendidikan merupakan urusan paling mendasar bagi warga.

Tak hanya itu, Anies juga menyinggung mengenai masih banyak warga Jakarta yang belum menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Bagaimana kita menitipkan Jakarta lima tahun lagi pada anda (Ahok-Djarot), ketika mengurusi ini saja tidak beres. Ini mendasar bagi semua keluarga di Jakarta. Memastikan anaknya bisa sekolah itu paling mendasar," kata Anies.

Kompas.com Quote Anies Baswedan saat debat kedua Pilkada DKI
Untuk itu, jika dia terpilih bersama cawagubnya, Sandiaga Uno, Anies akan merealisasikan program KJP Plus. Kartu tersebut tidak hanya bisa digunakan oleh anak yang bersekolah, kartu itu juga bisa digunakan untuk anak yang putus sekolah.

Agar penyebaran kartu itu dapat dirasakan oleh semua warga Jakarta, Anies akan memberi kewenangan bagi RT/RW untuk memberikannya kepada warga yang berhak. Sebab, RT/RW-lah yang menurut dia paling mengetahui permasalahan di lingkungannya masing-masing.

Quote Anies Baswedan saat debat kedua Pilkada DKI
"Karena mereka yang tahu mengenai masyarakat miskin di Jakarta. Sekolah bukan orang yang paling tahu tentang itu. Tugas guru mendidik di sekolah, untuk menjangkau warga miskin kita gunakan aparatur warga. Semua dapat KJP Plus," ujarnya.

Sebelumnya, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Djarot Saiful Hidayat mengatakan membutuhkan waktu lima tahun lagi untuk meningkatkan APM di Jakarta.

"Kami butuhkan waktu, lima tahun tidak cukup. Lima tahun kita akan tunjukkan bahwa anak-anak DKI betul betul unggul sampai dengan perguruan tinggi negeri, bukan hanya tingkat SMA," kata Djarot.

Kompas TV 3 Pasangan Cagub Adu Program Bidang Sosial Ekonomi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com