Djarot: Jangan Sampai Ada Perda Syariat di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga Djarot Saiful Hidayat menyatakan di wilayah Jakarta tidak boleh sampai ada peraturan daerah (perda) bernuansa syariat.

Hal itu dilontarkannya kepada wartawan saat dimintai tanggapan mengenai wacana penerapan wisata syariah di Jakarta.

"Kalau wisata syariat saya enggak ngerti. Cuma saya titip pesan saja, jangan sampai Jakarta mengeluarkan perda-perda syariat," kata Djarot saat ditemui di kawasan Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur, Sabtu (25/3/2017).

Baca juga: Alasan Sandiaga Janjikan Insentif untuk Mal yang Bangun Mushala Luas

Salah satu peraturan syariat yang dinilai Djarot tak bisa diterapkan di Jakarta adalah larangan bagi seorang perempuan keluar malam jika tidak didampingi muhrimnya.

"Atau misalnya perempuan tidak boleh pakai celana panjang, harus pakai rok panjang. Jangan Jakarta kayak gitu ya," ujar Djarot.

Salah seorang yang pernah melontarkan wacana adanya konsep wisata syariat di Jakarta adalah calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Sandiaga Uno. Menurut Sandi, konsep pariwisata syariah yang dimaksudkannya mencontoh Turki.

"Kalau kita di Turki jam 10 malam akan  dijemput oleh tour operator untuk menyaksikan tari-tarian sufi. Tariannya itu isinya mengagung-agungkan asmaul husna," ujar Sandi saat menjadi pembicara diskusi bertema "Jakarta sebagai Pusat Keuangan Syariah", di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2017).

Baca juga: Sandiaga: Saya Jadi Bahan Tertawaan karena Konsep Pariwisata Syariah

Sandi menilai, konsep yang sama bisa diterapkan di Jakarta. Jika bisa diterapkan, ia yakin hal tersebut tidak hanya akan mendorong terciptanya lapangan kerja, tetapi juga lebih berkembangnya ekonomi kreatif.

"Kita banyak tari-tarian yang bisa dikemas untuk wisata seperti tari saman, tari lilin, tari piring bisa dikemas sebagai sebuah alternatif wisata," kata Sandi.