Pertemuan Pemprov DKI dan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Tunggu Sinyal dari Djarot

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan masih menunggu perintah Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebelum berkomunikasi dengan tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Adapun, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI dan tim sinkronisasi Anies-Sandi akan bertemu untuk membahas masukan program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2018.

"Kita lagi nunggu 'sign' dari Pak Plt (yang mengatakan) silakan Anda kerja," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (16/5/2017).

Saefullah mengatakan RKPD 2018 mutlak harus disisipi oleh visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Saefullah mengatakan hal itu sudah tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri. Termasuk soal penyusunan APBD DKI 2018, sebab tahun 2018 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Baca: Tim Sinkronisasi Ingin Pertemukan Anies-Sandi dengan Djarot untuk Bahas Program

Namun, program Anies-Sandi belum dipastikan bisa masuk ke APBD-Perubahan DKI 2017. Hal itu tergantung kepala daerah yang masih menjabat saat ini.

"Mungkin nanti Pak Djarot ada kebijakannya sebagai Plt Gubernur. Kalau saya ditanya, maka itu wajarnya kalau program 100 harinya gubernur baru ya diakomidir. Toh jumlahnya juga tidak signifkan," ujar Saefullah.

Kalau bisa masuk, Saefullah mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk mengakomodir program Anies-Sandi dalam APBD-P DKI 2017 tidak akan banyak.

Sebab, dalam APBD-P, biasanya tidak dimasukan program-program yang bersifat pembangunan fisik. Sebab program itu membutuhkan tahapan yang panjang seperti proses lelang.

Baca: Sandi Akan Ajak Tim Sinkronisasi Temui Djarot

Saefullah mengatakan butuh pembicaraan lebih lanjut dengan tim sinkronisasi Anies-Sandi jika ingin memasukan program ke APBD-P DKI 2017.

Namun, lagi-lagi harus menunggu persetujuan dari Djarot. Adapun, dalam RKPD 2018, tim sinkronisasi Anies-Sandi diminta memasukan usulan sampai 31 Mei 2017.