Kepala Bappeda Sarankan Tim Sinkronisasi Bertemu Komite Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno memaparkan data yang mereka punya terkait polemik reklamasi. Mereka menggunakan data survei Indobarometer pada April 2016 yang isinya sebagian besar warga Jakarta menolak reklamasi.

Tim sinkronisasi juga memaparkan salah satu misi Anies-Sandi adalah menjadikan Jakarta kota lestari dengan membangun tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Dengan data itu, tim sinkronisasi menegaskan bahwa sikap Anies-Sandi adalah menolak reklamasi.

Setelah mendengar pemaparan tim sinkronisasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati meminta kepada mereka untuk berdiskusi dengan pihak lain.

"Agar info kita utuh, saya sarankan dengan sangat kita juga bertemu dengan tim Komite Reklamasi," kata Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (20/6/2017).

Komite Reklamasi terdiri dari perwakilan kementerian-kementerian, seperti Kemenko Maritim, Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Bappenas, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sebab, data-data yang digunakan tim sinkronisasi bukan berasal dari pemerintah pusat.

Lihat juga: Luhut Minta Anies untuk Konsisten soal Kebijakan Reklamasi

"Karena data tadi belum jadi keputusan secara resmi," ujar Tuty.

Tuty mengatakan hal itu agar tim sinkronisasi bisa menperoleh data tentang reklamasi secara utuh.

Seperti siang ini, kata Tuty, Pemprov DKI memberikan pemaparan dan data yang lengkap tentang reklamasi. Mulai dari latar belakang, manfaat, sejarah perizinan, hingga status hukumnya.

Baca juga: Pemprov DKI Paparkan Manfaat Reklamasi kepada Tim Sinkronisasi

Ketua tim sinkronisasi Anies-Sandio, yaitu Sudirman Said, setuju dengan usul dari Pemprov DKI. Sudirman setuju untuk mendengar pandangan dari Komite Reklamasi.

"Tugas kami hari ini mendengar dari sebanyak mungkin stake holder. Alhamdulillah, banyak info yang kami terima. Sesuai saran, kami akan bicara dengann stake holder lain seperti Bappenas, KKP, dan mungkin kalangan independen. Setelah dapat info, kami akan kaji," ujar Sudirman.