Kekhawatiran Salah Sasaran Saat Standar DP Nol Rupiah Dinaikkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu program unggulan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, kepemilikan hunian dengan DP (down payment) nol rupiah, dikhawatirkan salah sasaran dari target awal di mana pesertanya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Terlebih Sandi beberapa hari yang lalu mengungkapkan, penerima program ini adalah mereka dengan pendapatan Rp 7 sampai 10 juta per bulan.

"Harus dilihat juga jangan sampai ini salah sasaran. Takutnya nanti yang masuk di situ, di Indonesia tahu sendiri ya. Orang bisa pakai identitas ganda sehingga yang menikmati spekulator akhirnya," kata Kepala Ekonom BCA David Sumual saat berbincang dengan Kompas.com, Kamis (13/7/2017) siang.

Kekhawatiran salah sasaran yang dimaksud David adalah peserta program ini bukanlah masyarakat kelas menengah ke bawah, melainkan mereka yang punya dana lebih untuk investasi.

Hal tersebut didasarkan pada UMR (upah minimum regional) Provinsi DKI Jakarta terakhir sebesar Rp 3,3 juta, sehingga mereka yang pendapatannya Rp 7-10 juta dianggap melebihi kelas menengah ke bawah.

Adapun saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 silam, Anies dan Sandi sama-sama mensosialisasikan bahwa penerima program DP nol rupiah adalah warga dengan pendapatan maksimal Rp 7 juta per bulan.

David menilai, pertimbangan Sandi yang menaikkan standar pendapatan penerima program ini bisa jadi atas dasar hitung-hitungan ekonomi secara realistis.

"Itu mungkin terkait dengan anggarannya. Kalau (cicilan) terlalu rendah, subsidi yang diberikan tambah besar. Tapi, kalau (syarat) maksimumnya dinaikkan, ya itu subsidinya lebih kecil. Begitu saja," tutur David.

Skema pembiayaan kepemilikan hunian dengan DP nol rupiah ini tercantum dalam laman resmi Anies-Sandi, www.jakartamajubersama.com.

Baca: Sandiaga: Target Program DP 0 untuk Masyarakat Kelas Menengah dan Rendah

Secara sederhana, program ini memungkinkan warga Jakarta yang terkendala memiliki hunian dengan status milik untuk mengikuti program kredit jangka panjang.

Cara yang akan dilakukan, pemerintah daerah menyubsidi biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk DP hunian tersebut, sehingga peserta program tidak perlu membayar DP lagi alias nol rupiah. Warga cukup melanjutkan cicilan hunian yang mereka tempat tiap bulannya sampai lunas.