Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Djarot, Ahok Ubah Persepsi soal BUMD yang Hanya Habiskan APBD

Kompas.com - 21/07/2017, 21:56 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menceritakan bahwa badan usaha milik daerah (BUMD) dulu dipersepsikan sebagai badan usaha yang hanya menghabiskan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Namun, saat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpin DKI, Djarot menyebut persepsi itu berubah.

"Ternyata BUMD dulunya ketika saya masih di Jawa dipersepsikan sebagai satu badan usaha yang tidak profesional, sebagai badan usaha yang hanya bisa menghabiskan APBD. Tapi begitu masuk ke sini, ketemu Pak Ahok, ada perubahan besar sekali di dalam tata kelola," ujar Djarot.

Baca: Djarot Mewakili Ahok Minta Maaf kepada Direksi BUMD DKI

Djarot menyampaikan hal tersebut dalam acara halalbihalal BUMD DKI Jakarta di Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).

Menurut Djarot, perubahan besar saat Ahok menjabat sebagai gubernur dimulai dari rekruitmen jajaran direksi, komisaris, hingga badan pengawas BUMD.

Djarot menuturkan, pemikiran Ahok tentang rekruitmen dan pemutusan hubungan kerja jajaran BUMD yakni tidak dilakukan satu per satu, melainkan satu paket.

Tujuannya tak lain untuk menghilangkan pola pikir lama yang menganggap BUMD hanyalah badan usaha yang tidak profesional dan sulit dikontrol. Hal tersebut pun membuahkan hasil saat diaplikasikan.

"Kita bisa melihat bahwa BUMD yang ada sudah sangat profesional," kata dia.

Baca: Djarot: Dulu BUMD Itu Banyak Diisi oleh Pensiunan, Bagi-bagi Jabatan

Djarot menuturkan, BUMD dibentuk bukan hanya untuk menggerakkan roda perekonomian di Jakarta.

Di samping itu, BUMD juga harus melindungi masyarakat tidak mampu guna mempersempit kesenjangan antara orang yang kaya dan miskin.

Dalam mengelola APBD, Djarot menyebut bahwa BUMD harus menjalankan dua nilai, yakni bisnis dan pelayanan publik.

"Kalau hanya orientasinya hanya pada bisnis itu lebih mudah, cari keuntungan sebesar-besarnyanya itu mudah, kalau untuk pelayanan lebih baik itu mudah. Tapi menggabungkan dua ini sulit, makanya sistemnya kami ubah," ucap Djarot.

Dia pun yakin seluruh BUMD DKI Jakarta sudah profesional dalam menjalankan fungsinya dan akan terus menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan benar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com