Ada Siswa Belajar di Lantai, DPRD Depok Pertanyakan Penggunaan CSR oleh Pemkot

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo mempertanyakan aliran dana corporate sosial responsbility (CSR) yang selama ini diterima Pemerintah Kota Depok.

Hendrik mengutarakan hal tersebut menyusul adanya kasus siswa di salah satu madrasah tsanawiyah negeri (MTsN) di Depok yang belajar di lantai tanpa menggunakan meja dan kursi.

Menurut Hendrik, pengelolaan MTsN memang berada di bawah Kementerian Agama. Namun, ia menilai Pemkot Depok seharusnya tak boleh menutup mata apabila terjadi permasalahan terhadap sekolah yang berada di wilayahnya, tak terkecuali MTsN.

“CSR ini kan bisa untuk membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, salah satunya kemarin terkait MTsN yang menjadi kewenangan Kemenag. Pemerintah daerah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan yang ada di wilayah Depok," kata Hendrik saat dihubungi, Selasa (22/8/2017).

(Baca juga: Pemkot Depok Sebut Mampu Kelola SMA dan SMK Negeri)

Hendrik menilai, permasalahan mengenai siswa MTsN yang belajar di lantai tanpa menggunakan meja dan kursi tak perlu terjadi jika Pemkot Depok sigap memanfaatkan CSR.

Menurut dia, di Kota Depok ada banyak pengusaha dan perusahaan yang memiliki CSR, tetapi tidak dimanfaatkan maksimal oleh Pemkot.

"Sesungguhnya jika kemarin kebutuhan meja dan kursi ditangani oleh CSR itu sangat bisa karena nilainya tidak terlalu besar," ujar Hendrik.

(Baca juga: Orangtua Siswa Berunjuk Rasa di Balai Kota Depok Tuntut Subsidi Pendidikan )

Dalam perkembangannya, MTsN di Depok yang siswanya belajar di lantai akhirnya mendapatkan bantuan meja dan kursi dari lembaga sosial kemasyarakatan, Depok Media Center (DMC). Hendrik mengapresiasi langkah yang dilakukan DMC.

"Ini menandakan masyarakat Depok dan para stakeholder yang tergabung di dalam DMC peduli terhadap pendidikan dan tingkat sosial kemasyarakatan mereka juga tinggi," kata Hendrik.