Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Bangun Pasar untuk Tempat Usaha Warga Rusun Daan Mogot

Kompas.com - 05/09/2017, 12:47 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Koperasi, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan Perdagangan DKI Jakarta akan membangun pasar untuk warga Rusun Daan Mogot, Jakarta Barat.

Kepala Dinas KUMKM DKI Jakarta Irwandi mengatakan, tersedia lahan seluas 500 meter persegi yang bisa digunakan untuk pembangunan pasar itu.

"Luasnya ada hampir 500 m2, dekat masjid yang baru itu. Jadi paling tidak setiap hari Jumat pasarnya bisa ramai," ujar Irwandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (5/9/2017).

Irwandi menambahkan, nantinya warga rusun bisa menggunakan pasar tersebut untuk berjualan.

Baca: Warga Lansia yang Menunggak Rusun Tak Selalu Dipindahkan ke Panti

Dengan cara itu, Dinas KUMKM berharap kemampuan ekonomi warga penghuni rumah susun bisa meningkat.

Namun, terdapat kendala terkait pembiayaan pembangunan pasar yang rencananya senilai Rp 7 miliar ini.

Irwandi mengatakan program ini belum sempat dimasukan ke KUA-PPAS DKI 2018 karena baru muncul belakangan.

"Sedangkan di KUA-PPAS kan enggak bisa dadakan. Nanti kita lihat kalau di Bappeda bisa diakomodir, ya diakomodir di 2018, kalau enggak bisa ya 2019," ujar Irwandi.

Irwandi tidak menutup kemungkinan pembiayaan pembangunan melalui CSR. Namun, biasanya nilai proyek yang dibiayai CSR hanya sebesar Rp 1,5 miliar sampai Rp 2,5 miliar saja. 

"Oke lah kalau ada dari CSR Rp 2 miliar, mungkin tidak sebagus yang Rp 7 miliar, tetapi asal bisa menampung masyarakat, ya kita pilih yang CSR. Kan yang penting tujuannya sampai, orang bisa berdagang di situ," kata Irwandi.

Baca: Pemasukan dari Penunggak Rusun di DKI Baru Rp 6 Miliar

Irwandi mengatakan, pembangunan pasar ini tidak diserahkan kepada PD Pasar Jaya. Sebab, pasar ini merupakan bentuk bantuan pemerintah untuk memberdayakan warga rusun.

"Kalau (yang membangun) Pasar Jaya mereka nanti kena sewa, mereka bayar retribusi saja sulit. Kalau dibangun kita pasti ada subsidi, misalnya listrik kita bayar, PHL kita bayar," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gaji Dipotong untuk Tapera, Pegawai Swasta: Curiga Uangnya Dipakai Lagi oleh Negara

Gaji Dipotong untuk Tapera, Pegawai Swasta: Curiga Uangnya Dipakai Lagi oleh Negara

Megapolitan
Fakta-fakta Penemuan Mayat Dalam Toren Air di Pondok Aren: Korban Sempat Pamit Beli Kopi dan Ponselnya Hilang

Fakta-fakta Penemuan Mayat Dalam Toren Air di Pondok Aren: Korban Sempat Pamit Beli Kopi dan Ponselnya Hilang

Megapolitan
Heru Budi Sebut Bakal Ada Seremonial Khusus Lepas Nama DKI Jadi DKJ

Heru Budi Sebut Bakal Ada Seremonial Khusus Lepas Nama DKI Jadi DKJ

Megapolitan
Keberatan soal Iuran Tapera, Karyawan Keluhkan Gaji Pas-pasan Dipotong Lagi

Keberatan soal Iuran Tapera, Karyawan Keluhkan Gaji Pas-pasan Dipotong Lagi

Megapolitan
Duka Darmiyati, Anak Pamit Beli Kopi lalu Ditemukan Tewas Dalam Toren Tetangga 2 Hari Setelahnya

Duka Darmiyati, Anak Pamit Beli Kopi lalu Ditemukan Tewas Dalam Toren Tetangga 2 Hari Setelahnya

Megapolitan
Pengedar Narkoba di Koja Pindah-pindah Kontrakan untuk Menghilangkan Jejak dari Polisi

Pengedar Narkoba di Koja Pindah-pindah Kontrakan untuk Menghilangkan Jejak dari Polisi

Megapolitan
DPC Gerindra Tunggu Instruksi DPD soal Calon Wali Kota Pilkada Bogor 2024

DPC Gerindra Tunggu Instruksi DPD soal Calon Wali Kota Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Perempuan Tewas Terlindas Truk Trailer di Clincing, Sopir Truk Kabur

Perempuan Tewas Terlindas Truk Trailer di Clincing, Sopir Truk Kabur

Megapolitan
Keluarga di Pondok Aren Gunakan Air buat Sikat Gigi dan Wudu dari Toren yang Berisi Mayat

Keluarga di Pondok Aren Gunakan Air buat Sikat Gigi dan Wudu dari Toren yang Berisi Mayat

Megapolitan
Heru Budi: Tinggal Menghitung Bulan, Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Heru Budi: Tinggal Menghitung Bulan, Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Megapolitan
Saat Bintang Empat Prabowo Pemberian Jokowi Digugat, Dinilai Langgar UU dan Sarat Konflik Kepentingan

Saat Bintang Empat Prabowo Pemberian Jokowi Digugat, Dinilai Langgar UU dan Sarat Konflik Kepentingan

Megapolitan
Tabrakan Beruntun di Jalan Yos Sudarso, Pengendara Mobil dan Motor Luka-luka

Tabrakan Beruntun di Jalan Yos Sudarso, Pengendara Mobil dan Motor Luka-luka

Megapolitan
Dalam 5 Bulan, 20 Warga Kota Bekasi Meninggal karena DBD

Dalam 5 Bulan, 20 Warga Kota Bekasi Meninggal karena DBD

Megapolitan
Petugas Tertibkan Stiker Kampanye Bakal Calon Wali Kota Bogor yang Tertempel di Angkot

Petugas Tertibkan Stiker Kampanye Bakal Calon Wali Kota Bogor yang Tertempel di Angkot

Megapolitan
APK Kandidat Cawalkot Bogor Dicopot karena Belum Masa Kampanye, Termasuk Milik Petahana

APK Kandidat Cawalkot Bogor Dicopot karena Belum Masa Kampanye, Termasuk Milik Petahana

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com