Benarkah AHY Sempat Ditawari Jadi Menpora? - Kompas.com

Benarkah AHY Sempat Ditawari Jadi Menpora?

Alsadad Rudi
Kompas.com - 13/09/2017, 16:02 WIB
Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono saat menjadi pembicara dalam seminar yang diadakan Junior Chamber International (JCI) di Auditorium Pusat Studi Jepang Universitas  Indonesia (UI) pada Rabu (13/9/2017).Kompas.com/Alsadad Rudi Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono saat menjadi pembicara dalam seminar yang diadakan Junior Chamber International (JCI) di Auditorium Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia (UI) pada Rabu (13/9/2017).

DEPOK, KOMPAS.com - Pada Agustus lalu, kabar mengenai tawaran kursi menteri untuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) santer diberitakan.

Dikabarkan Partai Demokrat mendapat tawaran satu dari dua kursi menteri, yakni jabaan Menteri Pemuda dan Olahraga ataupun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Saat ditemui usai menghadiri sebuah seminar di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Rabu (13/9/2017), Agus terlihat enggan menanggapi kabar tersebut.

"Enggak usah (ditanggapi) lah. Terlalu banyak spekulasi," ujar dia tersenyum.

Baca: AHY: Janganlah Kita Membenturkan Islam dan Pancasila

Pria yang biasa dijuluki AHY ini kemudian menyampaikan jawaban normatif. Menurut Agus, jabatan formal memang penting namun bukan segala-galanya.

Menurut Agus, setiap orang memang ingin punya fungsi dan peran yang baik dalan kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara.

Namun, dia menganggap hal tersebut bukan berarti harus dengan menduduki sebuah jabatan formal.

"Saya hanya ingin berkontribusi secara positif. Saya ingin bisa menyapa teman-teman kawula muda, masyarakat berbagai elemen di manapun. Saya ingin punya kontribusi di sana," ujar pria yang kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute ini.

Tawaran menteri untuk AHY disebut-sebut terjadi saat ramainya pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum di DPR.

Saat itu, ada enam partai pendukung pemerintaan Presiden Joko Widodo yang ingin agar ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara secara nasional diberlakukan dalam Pilpres 2019.

Baca: AHY Tegaskan The Yudhoyono Institute Non-partisan

Akhirnya, Demokrat menjadi satu dari empat partai yang menyatakan menolak penerapan ambang batas 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara secara nasional pada Pilpres mendatang.

Saat rapat paripurna pada 21 Juli, Demokrat memilih walk out bersama dengan Partai Gerindra, PKS dan PAN.

PenulisAlsadad Rudi
EditorErvan Hardoko
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM