Hasil Investigasi Ombudsman Bulan November, Tanah Abang Makin Semrawut

JAKARTA, KOMPAS.com- Salah satu tim investigasi dari Ombudsman RI Indra mengungkapkan hasil monitoring investigatif terkait kesemrawutan yang terjadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Indra mengatakan, pihaknya melakukan monitoring selama dua pekan dimulai dari pertengahan bulan November di tujuh tempat yang rawan pedagang kaki lima (PKL). Salah satunya di Pasar Tanah Abang.

Hasilnya, terlihat tingkat kesemrawutan yang makin parah terjadi di Pasar Tanah Abang pada November dibanding hasil monitoring yang dilakukan Ombudsman pada Agustus.

"Tanah Abang pada bulan Agustus kami turun, dan kami lakukan (investigasi) kemarin. (Hasilnya) tingkat keparahannya malah makin meningkat," ujar Indra dalam konferensi pers terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan Satpol PP DKI Jakarta, di Kantor Ombudsman, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2017).

Baca juga : Sandi: Tanah Abang Katanya Semrawut, Tadi Bersih...

Kompas.com/Sherly Puspita Pedagang kaki lima (PKL) dan kendaraan bermotor roda dua memenuhi trotoar di Pasar Tanah Abang, seberang Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).

Indra mengatakan, monitoring bulan Agustus menunjukan, PKL yang berjualan belum sampai melewati garis kuning yang ada di trotoar.

Namun, hasil monitoring bulan November memperlihatkan PKL yang berjualan telah melewati garis kuning bahkan telah melewati trotoar hingga ke bibir jalan.

Padahal, kata Indra tak jarang di sekitar Tanah Abang berjaga sejumlah petugas Satpol PP. Namun tak ada tindakan apapun yang dilakukan melihat kesemrawutan tersebut.

Secara terpisah, Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, kuat dugaan pembiaran itu terjadi akibat adanya transaksi "di bawah tangan" yang melibatkan antara oknum Satpol PP dan PKL.

Baca juga : Ombudsman Akan Buktikan Ada Preman di Tanah Abang

Hal itu dibuktikan dari investigasi yang dilakukan Ombudsman yang memperlihatkan adanya transaksi berbentuk uang antara oknum Satpol PP dan PKL dibantu para preman. Hal ini dinilai membuat petugas Satpol PP tak lagi bebas untuk melakukan penegakan aturan.

"Hal itu berimbas pada tidak optimalnya peran Satpol PP sebagai penegak Perda (peraturan daerah). Karena dia sudah terima duit maka dia enggak bisa menegakan Perda," ujar Adrianus.