JAKARTA, KOMPAS.com - APBD DKI Jakarta tahun 2017 menyisakan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Rp 13,16 triliun.
Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan, sisa anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai program prioritas Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, lewat APBD Perubahan 2018.
“Jadi, pertama nanti dibicarakan buat program prioritas. Dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri) juga kasih pengarahan prioritas nasional, prioritas gubernur,” kata Saefullah, di DPRD DKI, Senin (2/7/2018).
Baca juga: Tiga Bulan Pertama, Penyerapan APBD DKI 2018 Baru 8 Persen
Sejumlah program prioritas yang dimaksud antara lain program DP nol rupiah, OK OCE, dan OK Otrip. Kendati demikian, pemanfaatan sisa anggaran ini akan tetap mengacu dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) untuk menampung usulan dari masyarakat.
Saefullah mengingatkan, nantinya program-program yang masuk dalam APBD P harus yang bisa segera dieksekusi. "Masyarakat yang minta harusnya mengukur juga tentang waktu eksekusinya itu. Jangan sampai sudah dianggarkan, kemudian enggak bisa dikerjakan," ujar dia.
Dalam pidato pertanggungjawabannya di DPRD DKI, Gubernur Anies Baswedan memaparkan, dari total APBD 2017 yang dianggarkan sebesar Rp 71,89 triliun, total realisaai belanja tidak langsung sebesar Rp 27,3 triliun.
Baca juga: Serapan APBD DKI Baru 6 Persen, Taufik Sebut Perencanaan Pemprov Kurang Baik
Belanja tidak langsung digunakan untuk program unggulan seperti OK Otrip, pembangunan MRT dan LRT, penataan trotoar, hingga Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun 2017 sebesar Rp 9,3 triliun, di antaranya digunakan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PD Pasar Jaya, PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta.
Dari berbagai pengeluaran tersebut lah diperolah Silpa 2017 sebesar Rp 13,16 triliun.